KORANJURI.COM – Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ichsani Fahri menyebut, titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada terdapat pada penyediaan logistik dan asuransi untuk petugas di lapangan.
“Resiko tinggi petugas KPU perlu perlu mendapatkan asuransi, termasuk penyediaan bahan logistik. Celah itu rawan penyimpangan yang mengarah ke tindak pidana korupsi,” kata Ichsani Fahri di kantor KPU Bali.
Ichsani Fahri diundang oleh KPU Bali sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Pilkada Berintegritas dan Pencegahan Gratifikasi bagi Penyelenggara Pilkada. Dijelaskan Ichsani, penerimaan hadiah yang berkaitan dengan jabatan juga masuk dalam ranah penyimpangan dalam penyelengaraan Pilkada.
Ichsani mengatakan, Bali dijadikan daerah contoh dalam penyelenggaraan Pilkada berintegritas di Indonesia. Pekerjaan rumah yang dihadapi Bali adalah mewujudkan pesta demokrasi yang baik tanpa unsur pelanggaran tindak pidana korupsi.
Pelanggaran yang paling mudah masuk adalah adanya tindak gratifikasi. Ia mengingatkan penyelenggara maupun peserta pemilu harus berhati-hati dalam penyelenggaraan Pilkada.
“Cara untuk menghindari pasal gratifikasi, kalau mendapatkan hadiah dan tidak bisa ditolak, dalam waktu 30 hari kerja harus dilaporkan kepada KPK. Kalau tidak dilaporkan artinya sudah ada niat melakukan kejahatan,” jelas Ichsani.
Sementara, Ketua KPU Bali, Dewa Raka Sandi mengatakan, Pilkada Berintegritas jadi tema penting dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, ia berharap KPU dapat mencegah terjadinya praktek gratifikasi.
“Mencegah terjadinya praktek gratifikasi dalam pelaksanaan Pilkada yang merupakan salah satu bentuk integritas dalam bidang keuangan,” kata Raka Sandi.
way
