KORANJURI.COM – Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menolak anggapan transfer ke daerah (TKD) berkurang.
Menurutnya, sebagian anggaran dialokasikan melalui program-program strategis nasional yang manfaatnya langsung dirasakan daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan, tapi banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” kata Syarief.
Banggar DPR RI menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN di Provinsi Bali, Jumat, 2 Oktober 2026.
“Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” Syarief melanjutkan.
Di tengah penurunan TKD, Gubernur Bali Wayan Koster tetap mendorong peningkatan TKD dan APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali
Pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus karena mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan.
Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan. Dengan jumlah wisman 7,05 juta dan wisatawan domestik 9,28 juta orang.
Pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia sebesar Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai,” jelas Gubernur.
Menurut Koster, Bali membutuhkan infrastruktur untuk menjaga kualitas pariwisata, sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Sejumlah infrastruktur yang membutuhkan dukungan APBN antara lain, peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan.
Konektivitas jalan Singaraja-Mengwi, Jalan Lingkar Bali, Klungkung-Karangasem dan Karangasem-Buleleng.
Kemudian, konektivitas Nusa Penida dan jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan. Serta, pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Keterhubungan itu perlu didukung penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab, pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Serta pengembangan energi bersih.
Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Koster. (*/Way)
