KORANJURI.COM – Bali akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Nusa Dua tahun 2022. Namun, persiapan telah dimulai dari sekarang. Terutama, terkait dengan potensi penularan covid-19.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali I Made Rentin menjelaskan, penambahan covid-19 di Bali hingga kini terkendali stabil di angka dua digit.
Menurut Rentin, seluruh wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota di Bali, saat ini, berada pada zona risiko rendah.
“Tapi potensi risiko penyebaran masih tetap ada,” kata Made Rentin di Nusa Dua, Senin, 18 Oktober 2021.
Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Bali melakukan pembahasan dengan tim PBB dalam persiapan KTT G20 yang puncaknya berlangsung di Bali tahun 2022. Pembahasan dilakukan di Nusa Dua, Bali, Senin, 18 Oktober 2021.
Made Rentin menambahkan, Pemprov Bali telah melakukan persiapan mulai dari penyusunan pedoman, akomodasi karantina dan simulasi untuk menerima pelaku perjalanan dari luar negeri.
Selain itu, akomodasi seperti venue, hotel, restoran dan fasilitas pendukung lainnya telah mengantongi sertifikat CHSE. Persiapan yang dilakukan, kata Rentin, akan terus dimutakhirkan dengan menyusun rencana strategis pengendalian covid-19.
“Termasuk, optimalisasi pengawasan penerapan protokol kesehatan dan pengetatan pintu masuk Bali, dan kontijensi bencana alam,” jelasnya.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si. menambahkan, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kebijakan dan strategi percepatan penanganan Covid-19. Regulasinya itu dilakukan dengan kolaborasi bersama banyak pihak.
“Presiden Joko Widodo dan legislatif memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan GPDRR 2022 di Bali,” kata Raditya.
Bali telah membuka penerbangan wisatawan internasional mulai 14 Oktober 2021. Ada 19 negara uang diijinkan mendarat langsung di Bandara Ngurah Rai Bali dengan skrining kesehatan secara ketat.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyebut ada tiga komponen penentu pembukaan border Bali yakni, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan pemerintah.
Cok Ace menjelaskan, pelaku usaha industri pariwisata telah melakukan sejumlah persiapan antara lain mengikuti sertifikasi cleanliness, health, safety & environment sustainability (CHSE) atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
“Saat ini tercatat 1.576 tempat usaha termasuk Daerah Tujuan Wisata (DTW) telah mengantongi sertifikat CHSE,” kata Cok Ace.
Selain itu, pelaku usaha di Pulau Dewata juga aktif menyukseskan program pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi yang digencarkan pemerintah. Pemerintah menargetkan 10 ribu aplikasi PeduliLindungi untuk tempat usaha di Bali. (Way)
