KORANJURI.COM – Menjelang Kongres PDI Perjuangan yang diagendakan digelar di Bali pada awal Agustus 2025, Perhimpunan Ultra Marhaen (PUM) menyatakan sikap tegas menolak Sekretaris Jenderal kembali dijabat oleh Hasto Kristiyanto.
Pasca vonis 3,5 tahun dalam kasus suap terhadap Hasto Kristiyanto, menurut kader militan PUM Nova Andika, muncul sinyal jabatan sekjen PDIP tetap dipegang Hasto Kristiyanto.
“Kami segenap kader Marhaen-Ultra Marhaen menolak Sekjen Partai yang berstatus narapidana yang akan memimpin dari balik jeruji penjara,” kata Nova, Selasa, 29 Juli 2025.
Perhimpunan Ultra Marhaen yang kental dengan ideologi Sukarno, kata Nova, menanti kader muda partai yang potensial, kuat, mapan dan bersih dari kasus korupsi.
“Ini mewakili unsur mayoritas penduduk Indonesia untuk dapat menjawab permasalahan kepartaian dan ujian bangsa yang semakin berat,” kata Nova.
Ia menambahkan, Kongres PDI Perjuangan di Bali nanti, menjadi momen politik yang dinantikan untuk terjadinya perubahan, serta melahirkan komposisi struktur pengurus partai dengan man power yang kredibel dan beretika tidak terlibat korupsi.
“Nilai dan karakter Marhaen sangat autentik sehingga dapat menjawab permasalahan kepartaian dan permasalahan bangsa yang semakin kompleks,” ujarnya.
Menurut Nova, PDI Perjuangan dengan Kepemimpinan Megawati Soekarnoputeri masih diperlukan.
“PDI Perjuangan harus segera memperbaiki imagenya dari kasus Masiku Gate yang mencoreng institusi penyelenggara pesta demokrasi,” jelas Nova.
Kader Perhimpunan Ultra Marhaen yang lain Jacobus K. Mayong Padang mengungkapkan, ideologi marhaenisme yang dicetuskan Bung Karno menekankan pada perjuangan yang berpihak pada kaum marginal.
“Karena itu saya sangat antusias dengan Pancasila yang digali Bung Karno, dari peradaban Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Bung Kobu ini. (Thalib)
