Gubernur Dukung Reformasi Perijinan UU Cipta Kerja

    


Gubernur Bali Wayan Koster - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster mendukung reformasi perizinan berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Reformasi ini diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan.

Dengan demikian, segala bentuk izin bisa diurus lebih cepat, mudah, murah dan berpihak pada rakyat kecil.

Penegasan itu disampaikan saat didaulat menjadi narasumber dalam Talkshow Tata Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dengan tema ‘Kupas Tuntas Reformasi Perizinan Berbasis RDTR’ yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Denpasar, Kamis (5/11/2020).

Talkshow dilaksanakan dengan dua pola. Narasumber dan peserta hadir langsung di Aula Prona Lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN. Sedangkan Gubernur Wayan Koster mengikuti secara virtual dari Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar

Gubernur mengapresiasi dan memuji langkah pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja. Dikatakan, sebelum menyampaikan pendapat tentang sebuah undang-undang, ia terlebih dahulu harus memahami secara utuh, detail hingga titik dan komanya.

“Saya tiga periode duduk di DPR dan merancang 20 Undang-Undang. Tapi belum pernah ada undang-undang yang kontennya komprehensif, seperti undang-undang Cipta Kerja ini,” ujarnya.

Apa yang dimuat dalam UU Ciptaker dimaksudkan untuk menghilangkan ego sektoral yang selama ini menjadi hambatan dalam proses perizinan. Menurutnya, ini merupakan terobosan pemerintah dalam melakukan sinkronisasi antarsektor.

Ia berharap, implementasi UU Cipta Kerja dapat merubah perilaku di bidang perizinan yang cenderung menyulitkan, dengan birokrasi panjang, berbelit-belit dan tidak punya standarisasi.

“Izin hotel dan restoran di daerah Bali, misalnya, ada yang sampai bertahun-tahun, ada yang bisa cepat, ada yang bayar, ada yang gratis. Tidak ada standar yang sama antar kabupaten/kota. Padahal jenis izinnya sama,” ungkapnya.

Ia berpendapat, UU Ciptaker merupakan satu langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan standarisasi perizinan. Sehingga, tidak ada lagi perbedaan yang terlalu jauh terkait waktu dan biaya pengurusan izin antar kabupaten/kota.

“Saya harapkan kita akan memiliki proses perizinan yang sederhana, murah, cepat dan berpihak pada rakyat,” katanya.

Menurutnya, Bali sangat berkepentingan dengan reformasi perizinan. Karena saat ini tengah fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM. Dengan penyederhanaan proses perizinan ia ingin pelaku UMKM di Bali bisa lebih mudah mengembangkan usaha.

Sementara, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menjelaskan, salah satu tujuan dikeluarkannya UU Ciptaker adalah untuk menyederhanakan proses perizinan.

Menurutnya, regulasi sebelumnya dinilai menghambat dan tak berpihak pada UMKM.

“Undang-undang ini mengusung semangat perubahan. Kita ingin UMKM berkembang dan menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja,” ucapnya.

Khusus untuk bidang ATR/BPN, sistem perizinan nantinya akan berbasis sistem Geopasial Tata Ruang (Gistaru).

“Kita harapkan akan jauh lebih baik. Mau investai apa, cukup lihat di Gistaru,” imbuhnya.

Senada dengan Sofyan Djalil, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menyampaikan rumitnya proses dan banyaknya syarat yang harus dipenuhi. Pada akhirnya, kebanyakan UMKM tidak mengantongi izin usaha dan masuk dalam kelompok sektor informal.

Ia berharap, UU Ciptaker menjadi angin segar bagi pelaku UMKM agar ke depan dapat berkembang dan memiliki daya saing. (Way/*)