Diskon Pajak di Bali Diperpanjang Hingga Desember 2021

    


Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra (kanan) bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Made Santa - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Kebijakan pajak periode II di Provinsi Bali berlanjut mulai 4 Oktober hingga 17 Desember 2021.

Peringanan bagi wajib pajak berlaku untuk pembebasan pokok pajak serta penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan, Pergub Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 21 Tahun 2021, diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil.

“Akibat pandemi, beban ekonomi masyarakat terganggu, sehingga mereka harus menunda kewajiban membayar pajak, ini yang disadari betul oleh Gubernur,” jelas Dewa Indra di kantor Bapenda Provinsi Bali, Senin, 4 Oktober 2021.

Aturan itu masih sama seperti pengampunan pajak periode I. Bagi wajib pajak yang menunggak, cukio membayar pajak kendaraan bermotor untuk 2 tahun saja. Sedangkan pajak tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan.

“Kebijakan ini hanya berlaku selama dua bulan,” jelas Dewa Indra.

Kebijakan ini secara bersamaan dilaksanakan dengan 2 kebijakan sebelumnya yakni:

Kebijakan Gratis BBNKB II (Balik Nama) mulai tanggal 4 September sampai dengan 17 Desember 2021.

Gratis BBNKB II, diberikan kepada wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama, mutasi lokal dan mutasi dari luar Bali.

Kebijakan Pemutihan mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 17 Desember 2021.

Pemutihan merupakan pembebasan Bunga dan Denda terhadap pembayaran PKB dan BBNKB II.

“Ketiga kebijakan itu juga bertujuan untuk membenahi database kendaraan, memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang menunggak 3 tahun keatas,” ujar Dewa Indra.

Sementara, kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Made Santa mengungkapkan, proyeksi pendapatan diskon pajak periode I di angka Rp 150 milyar. Dengan perpanjangan sampai 17 Desember 2021 ditetapkan di angka Rp 200 milyar.

“Kebijakan ini bentuk keberpihakan dan kehadiran pemerintah ditengah kondisi pandemi covid-19,” kata Made Santa. (Way)