Digitalisasi Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi

    


Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya memperkuat sistem pencegahan korupsi - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya memperkuat sistem pencegahan korupsi. Tak hanya melalui regulasi, pencegahan korupsi juga dilakukan dengan penerapan sistem digital di bidang pelayanan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, pencegahan merupakan langkah yang paling penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menyebut, Komisi Pemberantasan Korupsi telah punya instrumen dalam memonitor daerah yakni, melalui sistem monitoring centre for prevention (MCP).

Monitoring KPK dilakukan terhadap 7 areal yakni, perencanaan penganggaran, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), managemen ASN, perijinan satu atap, managemen aset serta pendapatan asli daerah.

“Mengantisipasi hal tersebut, kita telah menerapkan sistem online,” kata Dewa Indra, Selasa, 8 Desember 2020.

Melalui sistem online, tidak ada lagi rekanan yang bertemu langsung dengan pejabat pengadaan.

“Sistem PBJ Pemprov Bali baru-baru ini meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” kata Dewa Indra.

Masih dalam bidang PBJ, Pemprov Bali juga memanfaatkan marketplace untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya di bawah Rp 50 juta. Dalam sistem ini, semua transaksi berlangsung transparan dan mudah diakses oleh siapapun.

Bali sampai saat ini minim catatan kasus tindak pidana korupsi. Ia berpendapat, hal itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat Bali yang taat pada hukum dan agama.

“Itu karena kita memiliki budaya yang kuat. Selain itu, kita punya sistem pengawasan yang menjadi pagar agar kita tak keluar dari aturan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan, upaya pencegahan korupsi akan efektif bila jajaran pimpinan punya komitmen dan tekad yang kuat.

Korupsi, kata Sugawa Korry, ibarat proses pembusukan pada ikan.

“Ikan itu mulai busuk dari kepalanya, sama halnya dengan upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari jajaran pimpinan,” ujarnya. (Way)