Diduga Tak Transparan, Warga Pertanyakan Bansos Covid-19 di Desa Kiyangkongrejo

oleh
Foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Beberapa warga Desa Kiyangkongrejo, Kutoarjo, Purworejo menduga, ada ketidaktransparanan dalam penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 di desanya.

Dugaan ini bermula, dari beredarnya undangan pengambilan JPS Covid-19 tahap dua dan tiga pada tanggal 28 Agustus 2020 lalu. Akan tetapi sesampai di balai desa warga langsung diberi bantuan Rp500 ribu.

“Saya disuruh mengisi formulir. Setelah itu saya diberi uang Rp500 ribu,” kata Sh, warga RT 01 RW 01, saat ditemui Selasa sore (27/10/2020).

Sh mengaku, selama ini tidak pernah memperoleh bantuan apa-apa. Itu pertama kali dirinya mendapat bantuan, yang dia sendiri tak tahu dari mana asalnya.

Yang membuat Sy heran, mengapa tahap satu dia tidak memperoleh bantuan apa-apa, tapi tiba-tiba ada tahap dua dan tiga.

Senada dengan Sh, M yang juga warga RT 01 RW 01 mengaku pernah mendapat BLT DD sebesar Rp600 ribu. Tetapi tiba-tiba ia ditelepon pihak pemdes untuk memilih BLT DD atau JPS Provinsi Jawa Tengah.

“Saat ditelepon saya bilang, pilih BLT DD saja. Tapi tiba-tiba dapat undangan ke balai desa untuk menerima JPS Covid-19 sebesar Rp500 ribu untuk tahap dua dan tiga,” jelas M.

Dia merasa curiga saat berada di balai desa, karena disuruh mengisi formulir yang menurutnya adalah pembukaan rekening.

“Saya kan tidak pernah memberikan ijin, menandatangani berkas pengalihan bantuan dari BLT DD ke JPS Provinsi? Saya merasa dipaksa secara halus,” ujar M.

Warga lain, Hakim mengatakan hal yang sama. Sebelumnya ia mendapat bantuan BLT DD sebesar Rp600 ribu tiga kali.

Hakim juga mendapat undangan untuk menerima JPS Covid-19. Saat itu pihak pemdes hanya menerangkan untuk menerima pembagian buku tabungan dari bank. Bank nya apa, Hakim juga tidak tahu.

“Sampai sana hanya disuruh mengisi formulir, setelah saya kumpulkan lalu diberi uang Rp500 ribu,” lanjut Hakim sambil menunjukkan surat undangan yang ditandatangani oleh Kades Akhmad Asngudi.

Ketiga warga tersebut, mewakili banyak warga Desa Kiyangkongrejo yang selama ini kasak-kusuk, mempertanyakan transparansi bansos Covid-19 di desanya.

Sementara itu, Kades Akhmad Asngudi yang dikonfirmasi melalui pesan Whats App tidak memberikan jawaban. Pertanyaan wartawan hanya dibaca tanpa memberikan klarifikasi. (Jon)

KORANJURI.com di Google News