KORANJURI.COM – Kasus dugaan keracunan massal akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengguncang Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Sebanyak 351 warga dari enam desa di Kecamatan Bener mengalami gangguan kesehatan serius seperti mual, muntah, dan diare hebat setelah menyantap hidangan dari Dapur Mandiri SPPG Kedungracak Kaliboto (mitra Yayasan Alam Taro) pada Kamis, 17 September 2026.
Berdasarkan data Satgas MBG melalui Dinkominfostasandi Purworejo, ratusan korban tersebar di Desa Guntur (128 orang), Nglaris (92 orang), Sidomukti (57 orang), Ngasinan (42 orang), Sendang Sari (26 orang), dan Limbangan (6 orang). Korban mencakup siswa sekolah, balita, ibu menyusui, hingga ibu hamil.
Distribusi makanan dengan menu nasi, ayam bumbu, tahu kuah kuning, dan sayur kol bumbu kuning dilakukan sejak pukul 09.00 WIB. Pukul 20.00 WIB malam harinya, gelombang pertama gejala keracunan mulai dirasakan warga.
Alih-alih mendapat tindakan medis, penanganan awal dari pengelola dapur justru menuai kecaman keras.
Ketua RW V Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Tri Indrayatno mengungkapkan, kekesalannya saat pengelola hanya mendrop obat tanpa penanganan langsung.
“Sore waktu Maghrib, pengelola dapur datang membawa oralit. Itu pun tidak diberikan langsung kepada warga, tapi hanya didrop di Posyandu dan warga disuruh mengambil. Bayangkan, orang sedang diare dan mules kok disuruh mengambil oralit,” ujar Tri.
Rasa trauma mendalam dirasakan oleh para orang tua, salah satunya Sarjito, warga Desa Guntur. Meski anaknya hanya mencicipi sedikit bagian ayam dari menu MBG tersebut, si anak langsung mengalami diare hebat malam harinya.
“Anak saya itu cuma dicicipi sedikit. Dari sedikit yang dicicipi itu menyebabkan diare. Terus terang saya menolak MBG. Karena MBG bagi saya adalah program yang tidak bermanfaat,” tegas Sarjito.
Sarjito juga menyoroti efektivitas program secara keseluruhan karena kerap melihat makanan MBG terbuang sia-sia dan tidak dimakan anak-anak.
Warga kini telah bersepakat menolak program MBG dan menuntut evaluasi menyeluruh dari pemerintah, bukan sekadar melihat laporan administratif di atas kertas.
Menanggapi insiden ini, warga mengajukan tiga tuntutan. Mereka meminta dapur SPPG ditutup minimal selama satu bulan akibat trauma warga.
Menuntut pemeriksaan kesehatan massal sebanyak empat kali bagi seluruh penerima manfaat serta meminta tenaga kesehatan mendatangi langsung rumah warga ketimbang menyuruh korban berobat mandiri.
Pemeriksaan kesehatan massal atau skrining mulai direalisasikan pada Selasa (22/09/2026) di Gedung MI setempat. (Jon)
