KORANJURI.COM – Political Will dibutuhkan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS gratis. Program jaminan kesehatan ini harus didahulukan. Gagasan itu dilontarkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali I Nengah Adi Susanto mengatakan, berpihak pada kepentingan masyarakat menjadi perjuangan kader PSI. Komitmen itu menjadi gerakan politik yang dilandasi rasa solidaritas dan kemanusiaan.
“PSI Menang, BPJS Gratis harus kita perjuangan, ini menyangkut hak dasar yang diterima warga negara Indonesia. Mayoritas, secara finansial masyarakat terbebani dengan iuran BPJS dan tidak semua tercover oleh BPJS ini,” kata Adi Susanto, Senin, 31 Juli 2023.
Meski ia mengakui, gagasan itu terkesan muluk-muluk. Namun, Adi Susanto punya alasan kuat berbasis kajian dan penelitian. Jaminan kesehatan gratis bisa dilakukan sepanjang pemerintah bersamaan legislatif memiliki niat politik untuk mewujudkan.
“Itu komitmen yang akan kita perjuangkan di DPR RI. Disini, PSI akan jadi panglima untuk mengajak memperjuangkan BPJS gratis di DPR RI,” kata Adi Susanto.
Konstitusi menjamin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, pemerintah wajib memberikan dukungan. Ia menyebutkan, banyak kasus yang terjadi terkait mekanisme BPJS sekarang. Menurut Adi Susanto, masyarakat tidak akan begitu saja menerima layanan jika iuran jaminan kesehatan tertunggak.
Dalam hal ini, disebutkan Adi Susanto, pemerintah menutupi setengah dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk jaminan kesehatan. Setengahnya lagi menurutnya, bisa dicover melalui berbagai sumber pendanaan yang dikelola pemerintah.
“Mungkin bisa melalui subsidi silang pajak pertambahan nilai (PPN), atau bisa juga melalui mata anggaran yang lain. Tidak sulit sebenarnya sepanjang pemerintah mempunyai niatan politik yang baik untuk kesejahteraan terutama jaminan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Jaminan kesehatan ini, dibutuhkan agar masyarakat juga tidak punya kekhawatiran dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, kesetaraan akses layanan kesehatan juga jadi pekerjaan rumah untuk dituntaskan.
“Mungkin ada pertanyaan, dibayar saja layanan begitu apalagi gratis. Tapi menurut saya, kalau ini bisa dilakukan tentu implementasinya juga akan diseragamkan, tidak ada perbedaan siapa yang harus mengakses BPJS,” jelasnya.
Sementara, dalam pertarungan pemilu serentak kursi legislatif 2024, DPW PSI Provinsi Bali mentargetkan meraih 4 kursi di DPRD tingkat satu. Target itu dibutuhkan untuk membentuk satu fraksi. Dengan demikian, program-program yang dikawal dan diusung akan lebih efektif. (Way)
Baca Artikel Lain KORANJURI di GOOGLE NEWS
