Bali Sumbang 53% Devisa Pariwisata Nasional, Koster Minta Timbal Balik Sepadan

oleh
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di gedung Sabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/10/2025) - foto: Ist.

KORANJURI.COM – Ujung tombak diplomasi pariwisata Indonesia berada di Bali. Sekaligus, penyumbang devisa negara terbesar dari sektor pariwisata.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan dukungan terhadap penguatan kekhususan Bali. Termasuk, keberlanjutan regulasi yang melindungi nilai budaya dan lingkungan di Pulau Dewata.

“Bali bukan hanya indah tapi juga berperan penting dalam diplomasi budaya Indonesia,” kata Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera di gedung Sabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/10/2025).

Bali berkontribusi 7% dari total devisa nasional. Untuk sektor pariwisata, Bali menyumbang 53% devisa nasional ke pemerintah pusat. Namun, investasi asing justru sering menyulitkan masyarakat lokal.

“Kami ingin arah pariwisata Bali ke depan benar-benar sustainable dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Hingga Oktober 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai 5,7 juta orang. Jumlah itu diperkirakan bakal tembus 7 juta wisatawan di akhir tahun 2025.

Tahun sebelumnya, Bali mencatat 6,9 juta wisatawan. Devisa yang dihasilkan mencapai Rp167 triliun, atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp312 triliun.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, spending money wisatawan di Bali melampaui rata-rata nasional sebesar US$1.630 per wisatawan.

“Ini menunjukkan keunggulan Bali sebagai destinasi premium dunia. Hanya saja, infrastruktur ke daerah wisata seperti Bali ini, justru kurang mendapat perhatian,” jelas Koster.

“Kami mohon timbal balik yang sepadan, bukan lebih,” tambahnya saat pertemuan dengan BKSAP DPR RI.

Menurut Gubernur, saya saing Bali akan merosot dan kalah dengan kompetitor seperti Malaysia dan Thailand, kalau tidak ada infrastruktur pendukung.

Bali saat ini menghadapi persoalan seperti sampah hingga kemacetan. Hal itu terjadi karena ketimpangan fiskal antara kontribusi yang sudah diberikan Bali dengan alokasi anggaran pusat.

“Arah pembangunan Bali berlandaskan tiga pilar utama yakni, alam, manusia, dan budaya,” kata Koster.

Melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, pemerintah daerah mendorong transformasi pertanian organik, energi bersih, industri lokal serta pariwisata berbasis budaya dan lingkungan.

Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana menekankan, Bali tak perlu promosi besar-besaran. Tapi, perlu branding yang menonjolkan kelestarian lingkungan dan budaya.

“Isu sustainability harus jadi wajah utama pariwisata Bali,” kata Partha Adnyana. (Way/*)