Bali Membangun Kepercayaan Dunia untuk Pariwisata Berkelanjutan

    


Wisatawan tengah menikmati sunset di pantai Jerman, Tuban, Kabupaten Badung, Bali - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Upaya pemulihan pariwisata Bali kembali digulirkan melalui kebijakan Keimigrasian yang merilis Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang diterbitkan Selasa, 25 Oktober 2022.

Second home visa itu memberikan angin segar bagi para pelaku pariwisata Bali. Sekaligus, meningkatkan kepercayaan warga negara asing untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu panjang, rentang 5-10 tahun. Dalam kurun waktu yang ditentukan itu, warga asing dapat melakukan aktifitas kerja maupun bisnis.

Bali juga menjadi lokasi istimewa sebagai tempat peluncuran visa rumah kedua pada Selasa, 25 Oktober 2022 di Canggu, Badung, Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengungkapkan, sejalan dengan visa rumah kedua, Bali juga telah menyiapkan kemudahan untuk wisatawan asing yang berkunjung. Kemudahan itu mencakup Visa on Arrival (VoA), bebas karantina, hingga bebas swab PCR Rapid Test untuk wisatawan domestik.

“Bali telah mencapai kekebalan komunal, sehingga aman dan nyaman untuk dikunjungi,” Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, Rabu, 27 Oktober 2022.

Tjok Bagus Pemayun melihat, regulasi lanjutan yang dikeluarkan Ditjen Imigrasi terkait visa rumah kedua untuk orang asing, akan mempercepat pemulihan pariwisata Bali. kebijakan yang digulirkan itu juga menunjukkan bahwa Bali telah menyiapkan diri dengan baik untuk menerima wisatawan asing maupun domestik.

Seperti diketahui, pemulihan pariwisata Bali dilakukan secara matang melalui sejumlah regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Bali. Saat ini, Bali telah memasuki era post pandemi. Segala kesiapan dalam mengantisipasi penyebaran covid-19, dilakukan secara menyeluruh.

Tjok Bagus Pemayun mengatakan, Bali juga tetap jadi primadona wisatawan asing untuk tujuan wisata. Sehingga, kebijakan Direktorat Imigrasi Kemenkumham, sudah sangat tepat dengan memberikan peluang bagi investasi melalui pemberian visa rumah kedua untuk orang asing.

Hanya saja, ia menggarisbawahi, pengajuan second home visa salah satu persyaratannya adalah orang asing harus menunjukkan jumlah nominal setara dengan Rp 2 milyar, baik dari penjamin maupun orang asing pemohon visa rumah kedua.

“Ini yang harus kita awasi, dan kerjasama kita dengan Imigrasi Kemenkumham Bali sangat baik. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Tjok Bagus Pemayun.

Desa Wisata Tren Baru Perubahan Destinasi

Desa Wisata Belimbingsari di Kecamatan Melaya, Jembrana dengan Gereja Protestan berornamen khas Bali - foto: Koranjuri.com

Desa Wisata Belimbingsari di Kecamatan Melaya, Jembrana dengan Gereja Protestan berornamen khas Bali – foto: Koranjuri.com

Perluasan kebijakan dari pemerintah pusat untuk mendongrak kembali ekonomi pariwisata Bali, juga diseimbangkan Pemprov Bali melalui berbagai kebijakan. Salah satunya, penataan usaha-usaha pariwisata agar lebih beragam, atau membangun diversifikasi pariwisata. Dengan demikian, perekonomian Bali ke depan lebih sustain atau berkelanjutan dan berimbang.

Di situ, sektor pariwisata masih tetap mendominasi dengan angka sebesar 56,78%. Disusul sektor pertanian 9,24%, sektor kelautan/perikanan 4,21%, sektor industri 14,63% dan sektor lainnya. Sektor yang masih terbuka peluang investasi mengarah pada pariwisata.

Tjok Bagus Pemayun mengatakan, selera wisatawan asing sangat berpengaruh terhadap pergeseran tren. Saat ini, destinasi pedesaan dengan pemandangan alam dan aktifitas masyarakat desa, justru menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi wisatawan mancanegara.

“Selain itu, budaya di suatu Desa Wisata hingga oleh-oleh berupa suvenir banyak dicari wisatawan mancanegara,” kata Tjok Bagus Pemayun.

Data Dinas Pariwisata Provinsi mencatat, saat ini ada 238 Desa Wisata yang tersebar di seluruh Pulau Dewata. Menurutnya, angka tersebut terus mengalami kenaikan pasca pandemi covid-19. Tahun 2019, Bali hanya memiliki 194 desa wisata. Di satu sisi, kata Tjok Bagus Pemayun, pertumbuhan desa wisata di Bali berdampak pada bangkitnya ekonomi masyarakat pasca pandemi.

Di sisi lain, pemerintah atau dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki pekerjaan rumah baru untuk memberikan pendampingan kepada pengelola desa wisata. Pelatihan mutlak harus diberikan agar sumber daya manusia yang ada, memiliki kompetensi. Tjok Bagus Pemayun menambahkan, dengan pelatihan yang diberikan, pengelolaan desa wisata akan lebih baik, berkualitas dan berkelanjutan.

“Tidak ada target khusus untuk jumlah desa wisata di Bali, biarlah Desa Wisata tumbuh secara alami sesuai karakteristik daerahnya masing-masing. Tugas kami memberikan dorongan atau pelatihan kepada sumber daya manusia yang ada,” ujarnya. (Way)

Baca Artikel Lain KORANJURI di GOOGLE NEWS