KORANJURI.COM – Kondisi jalan nasional yang melintasi wilayah Purworejo, dari perbatasan DIY (Karangnongko)-Purworejo- Lingkar Selatan Purworejo, hingga perbatasan Kebumen sepanjang kurang lebih 42 km, kondisinya ‘memprihatinkan’.
Di sejumlah ruas jalan, banyak mengalami kerusakan akibat curah hujan yang tinggi beberapa waktu lalu, yang mengakibatkan jalan berlubang dan aspal mengelupas, dan rawan kecelakaan. Kondisi terparah, berada di daerah Bagelen. Dan hal ini, sangat dikeluhkan masyarakat.
Hal itu, dibenarkan oleh Ya’foor Sulaiman, selaku PPK 2.5 (Pejabat Pembuat Komitmen yang membawahi wilayah Wangon, Buntu, Kebumen, Purworejo, Karangnongko) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Menurutnya, kerusakan jalan dipicu oleh tingginya curah hujan sejak beberapa bulan terakhir, hingga terjadinya banjir di wilayah Purwodadi dan Bagelen. Kerusakan juga dipicu oleh lalu lintas kendaraan yang melebihi tonase.
“Usia jalan memang 60% sudah tua, dan harus segera ditangani dengan rekonstruksi, berkala, maupun rehabilitasi,” jelas Ya’foor, Selasa (2/4).
Mengatasi kerusakan ini, dari PPK 2.5 sudah menerjunkan 4 tim untuk melakukan pemeliharaan rutin dengan penambalan jalan secara intensif, dari Krendetan – Kutoarjo, dan satu tim untuk menangani jalan Kutoarjo – Prembun. Setelah selesai, pemeliharaan rutin akan difokuskan pada jalan Krendetan – Karangnongko.
Menurut Ya’foor, dari Kementerian PUPR sudah ada program rekonstruksi jalan dari Purworejo (Karangnongko/perbatasan Yogyakarta) hingga Kebumen sepanjang kurang lebih 92 km, dengan mengedepankan skala prioritas, dengan pagu anggaran Rp 144 milyar, bersumber dana dari APBN.
Dari rekonstruksi ini, ada 6 titik sepanjang 13,7 km yang dibetonisasi, salah satunya di wilayah Bagelen. Saat ini, ungkap Ya’foor, info dari Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan), untuk pemenang lelangnya sudah diketahui, dan tinggal menunggu masa sanggah.
“Jika selama masa sanggah tidak ada sanggahan, maka kemungkinan minggu depan sudah bisa action,” terang Ya’foor.
Dalam rekonstruksi ini, didalamnya juga melingkupi pekerjaan pemeliharaan jalan. Sambil menunggu penandatanganan kontrak, maka dari PPK 2.5 melakukan pemeliharaan rutin dengan dana transisi dari APBN, dengan lebih memprioritaskan kerusakan jalan yang berbahaya.
“Untuk kerusakan jalan ini, penanganan secara tuntas setelah kontrak,” pungkas Ya’foor. (Jon)
