KORANJURI.COM – Pertemuan presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen di Belgia, Juli 2025 lalu, menjadi titik balik kesepakatan kerjasama dagang dengan organisasi pemerintah negara Uni Eropa.
Perundingan kerjasama dagang itu pertama digelar di Brussels pada 20-21 September 2016. Namun, kesepakatan baru terjalin setelah perjalanan satu dekade.
Perjanjian Substantif Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA) resmi diteken di Nusa Dua, Bali, pada Selasa, 23 September 2025.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu butir kesepakatan kerjasama adalah tentang kemudahan ekspor untuk UMKM dari kedua belah pihak.
“Perjanjian ditargetkan efektif berlaku pada 1 Januari 2027. Namun, dalam pembicaraan bersama kami bersepakat mendorong terlebih dulu produk pertanian, seperti kopi dan kakao,” kata Airlangga di Badung, Bali, Selasa, 23 September 2025.
Dengan kesepakatan tersebut, komoditas utama ekspor Indonesia seperti minyak sawit, kopi, tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur diproyeksikan akan mengalami peningkatan.
Selain itu, IEU-CEPA juga akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor produk-produk berteknologi tinggi. Termasuk, ponsel pintar dan peralatan telekomunikasi.
Kedua pihak akan memperkuat kerja sama melalui penyederhanaan prosedur ekspor impor, dan kolaborasi yang lebih erat antara otoritas pabean.
“Mereka selama ini merasa birokrasinya ketat sekali tapi dengan kerjasama substantif EU-CEPA diharapkan, kita akan memberikan semacam window atau guidance bagaimana mereka mengekspor secara lebih mudah,” ujarnya.
RI dengan Uni Eropa juga berkomitmen menghilangkan tarif pada lebih dari 98% jenis bea dan 99% dari total nilai impor. Saat sudah diterapkan nanti, produk Indonesia langsung menikmati tarif 0% untuk 90,40% pasar Uni Eropa.
“Pengurangan tarif lebih lanjut yang akan menyusul secara bertahap,” kata Airlangga.
Diproyeksikan, akan ada peningkatan pendapatan nasional sebesar USD2,8 miliar, penciptaan lapangan kerja baru dan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan secara umum.
“Di sektor padat karya ada 5 juta pekerja yang mendapatkan manfaat, karena dalam kesepakatan ini Indonesia mengutamakan produk berbasis label intensive seperti tekstil, produk tekstil, apparel, dan furnitur,” kata Airlangga.
Perjanjian substantif yang diteken di Nusa Bali itu, saat ini masih butuh ratifikasi dari kedua parlemen dan akan diterjemahkan dalam 27 bahasa anggota organisasi pemerintah Uni Eropa. (Way)
