Tokoh Pasubayan: Koster Bukan saja Menolak Tapi Minta Hentikan Reklamasi

oleh
Koordinator Pasubayan, Ida Bagus Purbanegara - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Koordinator Pasubayan, Ida Bagus Purbanegara angkat bicara seputar isu reklamasi Teluk Benoa yang mencuat panas pasca-debat ketiga Pilgub Bali beberapa waktu lalu.

Hal itu bermula ketika pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) membongkar kedok calon lainnya yakni Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) yang selama ini selalu menyebut menolak reklamasi Teluk Benoa. Namun, menurut Purbanegara, sesungguhnya merekalah inisiator reklamasi Teluk Benoa itu sendiri.

Purbanegara sejatinya tak mau mengomentari isu reklamasi Teluk Benoa lantaran komitmen awal jika Pasubayan dan gerakan tolak reklamasi harus bebas dari kepentingan politik praktis.

“Selama ini saya tidak ingin mengomentari isu tolak reklamasi dalam kaitannya dengan kontestasi Gubernur Bali, apalagi membawa nama Pasubayan, karena saya komitmen dengan kesepakatan bahwa gerakan tolak reklamasi dan pasubayan bebas dari politik praktis,” tegas tokoh yang karib disapa Gus Purba itu, Minggu 24 Juni 2018.

Lantaran hal itu, meski ia sebagai tim pemenangan Koster-Ace dan isu reklamasi berseliweran di Pilgub Bali, Gus Purba berupaya menahan diri tidak mencampuradukkan kepentingan Pasubayan dan gerakan tolak teklamasi dengan pemenangan Koster-Ace.

“Tetapi disaat membaca statemen Bendesa Kelan I Made Sugita yang entah dari mana sumbernya, saya memilih untuk berbicara dalam kapasitas sebagai Koordinator Pasubayan dan juga ssbagai kader PDI Perjuangan,” tutur Gus Purba.

Ada empat hal yang disampaikan oleh Gus Purba. Pertama, kata Gus Purba, yang sejak awal menarik isu reklamasi ke dalam kontestasi Pilgub Bali adalah Mantra-Kerta.

“Boleh dicek. Mantra-Kerta yang terlebih dahulu, bahkan dengan jumawa mengatakan menolak reklamasi Teluk Benoa dan mau ikut turun ke jalan. Padahal selama empat tahun belakangan, Sudikerta yang merupakan Wakil Gubernur Bali tidak pernah nongol sama sekali,” tegas Gus Purba.

Jangankan menemui massa aksi tolak reklamasi Teluk Benoa, Gus Purba menyebut komentar pun Sudikerta sama sekali tidak pernah.

“Tapi sekarang tiba-tiba getol bicara tolak reklamasi. Ini paradoks! Jadi siapa yang pantas disebut sebagai pahlawan kesiangan?” tanya Gus Purba.

Hal kedua yang ingin ditegaskan Gus Purba yakni tentang upaya menghargai gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa. Koster dan PDI Perjuangan, Gus Purba melanjutkan, sangat menghormati gerakan ini. Buktinya adalah, selama gerakan ini berjalan, ada banyak, bahkan didominasi oleh kader PDI Perjuangan yang tegas berada di barisan tolak reklamasi.

“Sebut saja misalnya Gus Kompyang, Gung Budiarta, ada Adi Ardana, Gung Sudiarsa, saya sendiri dan ada banyak lagi kader PDI Perjuangan lainnya. Selama mereka bergabung dengan gerakan tolak reklamasi, pernahkah mereka ditegur apalagi dilarang Koster? Tidak pernah! Ini bukti Pak Koster menghargai gerakan ini,” tutur dia.

Ketiga, masih kata Gus Purba, dalam hal substansi penolakan, meski Mantra-Kerta bersurat ke Presiden, namun di mana legitimasinya. 

“Tidak ada sama sekali. Murni itu hanya komoditas politik. Dan yang sangat lucu, di saat ForBali bersurat kepada kedua Paslon untuk meminta sikapnya tentang tolak reklamasi, kenapa bukan surat ForBali yang dijawab sebagai bentuk penghormatan atas surat yang dikirim oleh ForBali ke Paslon Mantra-Kerta,” ujarnya.

“Dengan mengabaikan surat ForBali dan langsung bersurat ke Presiden dalam kondisi belum memiliki kewenangan, sama saja artinya Mantra-Kerta mengabaikan ForBali. Jadi siapa yang sejatinya menghina gerakan ini? kembali Gus Purba membeberkan fakta tolak reklamasi.

Terakhir, dalam hal substansi penolakan reklamasi, surat menolak reklamasi yang dibuat oleh Mantra-Kerta tidak memiliki kekuatan mengikat secara moral terhadap krama Bali, karena susbtansi surat itu hanya meminta agar reklamaai dibatalkan dengan mencabut Perpres. 

“Artinya adalah, bola panas ini dilempar ke Presiden Jokowi. Dan kalau Perpres tidak dicabut, maka Presiden Jokowi-lah yang akan disalahkan,” papar dia. Beda dengan Koster yang secara jelasdan gamblang memastikan reklamasi Teluk Benoa tidak akam berjalan ketika ia menjadi Gubernur Bali.

“Jelas, tegas dan mengikat, karena bahasa Pak Koster itu menghentikan reklamasi, bukan sekedar menolak. Apa parameternya?” jelas Gus Purba. (*)

KORANJURI.com di Google News