Terkait Larangan Bupati Mutasi Pejabat Jelang Pilkada, Ini Penjelasan Kepala BKPSDM Purworejo

oleh
Agung Wibowo, Kepala BKPSDM Kabupaten Purworejo - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Menjelang Pilkada serentak 2024, kepala daerah dilarang melakukan mutasi terhadap ASN. Hal itu disampaikan Bawaslu dalam surat imbauan Nomor 438/PM/K1/03/2024 tertanggal 30 Maret 2024 yang dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Bawaslu Rahmat Bagja tersebut, Bawaslu menjelaskan larangan penggantian pejabat yang dilakukan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota maupun penjabat Gubernur atau Bupati/Wali Kota.

Larangan itu berlaku pada enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak 22 Maret 2024.

Larangan tersebut tertuang dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada Pasal 71 Ayat 2, berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purworejo Agung Wibowo membenarkan.

“Tapi aturan itu diperuntukkan khusus pejabat struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Jadi aturan itu tidak berlaku bagi staf atau pegawai biasa,” ujar Agung, Rabu (15/05/2024).

Dasar aturan ini, menurut Agung, tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri no: 100.2.1.3/1575/SJ tetanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada pada Aspek Kepegawaian.

Hal itu disampaikan Agung, sebagai bentuk tanggapan atas pertanyaan sejumlah pihak, terkait dengan adanya mutasi/rotasi terhadap sejumlah pegawai yang mengalami mutasi setelah tanggal 22 Maret 2024.

“Mutasi dilakukan dalam rangka penyegaran dan untuk memperkuat kinerja organisasi,” kata Agung.

Dia mencontohkan, pada mutasi yang dilakukan terhadap sejumlah nakes pada 7 Mei 2024 lalu. Pemkab melihat struktur dari tenaga kesehatan antara RS Tjokronegoro, RS Tjitrowardojo dan Dinas Kesehatan ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Sehingga perlu dilakukan rotasi untuk menyeimbangkan. Kemudian ada yang memang butuh tenaga tertentu. Di RS yang satu double, yang satunya tidak ada.

“Jadi untuk memperlancar semuanya. Demikian pula yang ada di OPD lainnya. Juga didasarkan dari keputusan TPK (Tim Penilaian Kinerja) mutasi. Jadi ini hasil dari kerja tim, bukan atas dasar suka tidak suka, atau penilaian yang subyektif. Semua ada berita acaranya,” terang Agung.

Dia berharap, dengan adanya penjelasan tersebut, masyarakat menjadi paham. Diharapkan, kedepannya tidak ada lagi polemik jika terjadi mutasi/rotasi terhadap staf atau pegawai biasa lainnya di OPD manapun.

“Semua juga demi karier/masa depan yang bersangkutan supaya terus berkembang,” pungkas Agung. (Jon)

KORANJURI.com di Google News