KORANJURI.COM – Pemerintah Provinsi Bali meraih penghargaan kinerja terbaik pengendalian inflasi di ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kemendagri.
Pemprov Bali dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah gejolak ekonomi nasional dan global. Penghargaan itu sekaligus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penghargaan itu bentuk pengakuan terhadap daerah yang menunjukkan kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ini menjadi dorongan agar Pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” kata Tito di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (1/12/2025).
Penghargaan diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Luh Ayu Aryani, mewakili Gubernur Bali Wayan Koster.
Selain Pemprov Bali, pemerintah daerah di Bali juga meraih apresiasi untuk kategori berbeda. Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kabupaten Badung mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dan Peningkatan Akses Layanan Pendidikan.
Sedangkan, Pemkab Gianyar meraih tiga penghargaan sekaligus untuk kategori layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Kemendagri menyerahkan total 57 penghargaan kepada 19 Provinsi, 19 Kabupaten dan 19 Kota di seluruh Indonesia.
Penilaian dilakukan berdasarkan dua jalur utama, yaitu tata kelola pemerintahan dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Indikatornya mencakup inovasi daerah, pengelolaan keuangan, capaian pendapatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga kerja sama dengan lembaga nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB.
Selain itu, sektor strategis seperti pengendalian inflasi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan juga menjadi fokus penilaian.
Penilaian dibagi berdasarkan kelompok kapasitas fiskal daerah, rendah, sedang, dan tinggi. Proses penjurian dilakukan melalui analisis data berbagai kementerian/lembaga dan dikurasi oleh Tempo Media Group.
Mulai 2026, Kemendagri akan memberikan insentif fiskal tambahan untuk Pemda berprestasi. (*)
