Saat Wayan Koster Ungkap Defisit Rp 700 Milyar di APBD Bali

    


Gubernur Bali Wayan Koster saat mengikuti sidang paripurna bersama anggota DPRD Provinsi Bali, Senin, 5 Agustus 2019 - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Pemerintah Provinsi Bali sempat mengalami defisit anggaran yang mencapai Rp 700 milyar. Namun menurut Gubernur Bali Wayan Koster, permasalahan itu dapat ditangani.

“Defisit itu sudah berhasil ditutup melalui berbagai usaha, jadi perubahan APBD Tahun 2019 ini sehat, lebih berkualitas, serta memberikan kepastian bagi penyelenggaraan kegiatan oleh Pemprov Bali,” ujar Koster.

Gubernur mengatakan hal itu saat mengikuti sidang paripurna bersama anggota DPRD Provinsi Bali, Senin, 5 Agustus 2019.

Agenda sidang paripurna yakni pembacaan Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 oleh Gubernur Bali.

Perubahan itu dilakukan karena terjadi perubahan terhadap proyeksi yang ditetapkan pada APBD Induk 2019 dan dinamika perubahan kebutuhan yang mendesak. Di samping itu, perubahan APBD juga didorong oleh program dan kegiatan yang mendesak yang perlu dilaksanakan.

Juga adanya pergeseran anggaran antar kegiatan maupun antar jenis belanja, serta penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018 audited.

Disamping itu, Wayan Koster juga menyampaikan adanya penambahan pendapatan daerah pada APBD Induk Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 sekitar Rp 175 miliar. Sehingga, dari awalnya Rp 6.323.000.000.000 miliar, menjadi Rp 6.498.000.000.000.

Hal yang penting dalam penataan Perangkat Daerah saat ini menurut Gubernur Koster adalah, pembentukan 2 instansi baru yakni Dinas Pemajuan Desa Adat dan Badan Riset dan Inovasi Daerah.

“Dengan adanya penataan ini diharapkan perangkat daerah di Provinsi Bali lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan,” kata Gubernur Koster.

Sebelumnya, Gubernur bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali melakukan penandatanganan Kebijakan Umum Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019, dan Perubahan Prioritas dan Plafon APBD. (*)