KORANJURI.COM – Pembangunan bandara Bali Utara tidak secara eksplisit menyebutkan lokasi. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda mengatakan, dalam Perpres 12 Tahun 2025 tidak ada penyebutan dan penetapan lokasi (Penlok).
“Dokumen tersebut tidak memuat penetapan lokasi maupun nama resmi bandara. Dalam lampiran IV Perpres 12/2025 memang tercantum rencana intervensi strategis, termasuk pembangunan Bandara Internasional Bali Utara,” kata Nusakti, Senin, 6 Oktober 2025.
Pembangunan bandara, menurut Nusakti, sifatnya masih arahan sesuai Perpres 12 tahun 2025. Penentuan lokasi dan pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Termasuk, studi kelayakan teknis dan operasional sesuai standar International Civil Aviation Organization (ICAO).
Ia menjelaskan, penetapan lokasi bandara tidak mungkin dilakukan tanpa adanya studi yang solid dan master plan yang telah disepakati pemerintah. Termasuk, ketersediaan lahan yang sudah dikuasai oleh pemrakarsa.
“Tanpa studi yang memenuhi kaidah hukum dan teknis, penetapan lokasi bandara tidak akan pernah dilakukan. Jadi masyarakat diharapkan memahami bahwa saat ini statusnya masih sebatas arahan pembangunan, bukan keputusan lokasi,” ujarnya.
“Kami mengklarifikasi atas pemberitaan di salah satu media daring yang menyebut adanya pelecehan terhadap Presiden dan rusaknya iklim investasi akibat isu pembangunan bandara,” tambah Nusakti.
Ia menambahkan, sesuai dengan lampiran IV Perpres 12 tahun 2025, intervensi pembangunan prioritas di Bali meliputi, peningkatan 6A Pariwisata pada 8 KSPN, pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi.
Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan, perencanaan pembangunan Tol Singapadu–Ubud–Bangli–Kintamani menuju Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara, pembangunan Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara.
Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, pengembangan Pelabuhan Gunaksa, pengembangan Kawasan Perdesaan Shiny di Tabanan dan program pengurangan risiko bencana Gunung Agung. (Way)
