KORANJURI.COM – Penurunan tingkat okupansi hotel berbintang di Bali menjadi persoalan di tengah peningkatan kunjungan wisman di tahun 2025.
PHRI Bali mencatat, terjadi penurunan 8% di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Anomali itu menjadi persoalan serius dalam kepariwisataan di Bali dalam dua tahun terakhir.
Kalangan perhotelan sudah mulai mengeluhkan kondisi tersebut.
Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati juga melihat faktor lain yang menyebabkan penurunan tingkat hunian hotel berbintang.
“Banyak akomodasi tak resmi dan tidak terdaftar tapi ikut mengambil keuntungan kunjungan wisatawan di Bali,” kata Cok Ace di Denpasar, Jumat (23/1/2026).
maraknya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan usaha akomodasi ilegal tersebut dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel yang tercatat secara resmi.
“Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil wisatawan, dan hal ini berdampak pada okupansi hotel resmi,” katanya.
Namun, anomali itu tidak berlaku untuk kunjungan di bulan Januari. Awal tahun jadi pola musiman low season. Termasuk, dugaan cuaca ekstrem yang jadi fenomena tahunan secara rutin.
“Kondisi cuaca buruk terjadi secara global, tidak hanya di Bali,” jelas Cok Ace.
Ia menekankan pentingnya data pariwisata yang valid dan terintegrasi. Sehingga ada dasar penyusunan kebijakan dan proyeksi kebutuhan akomodasi di Bali ke depan.
“Tanpa data yang akurat, sulit menentukan apakah Bali masih memerlukan tambahan kamar atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan,” ujarnya.
PHRI Bali berharap ada sinergi kebijakan antara pemerintah dan pelaku industri sehingga pertumbuhan pariwisata Bali berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, banyak tantangan yang dihadapi pariwisata Bali. Kondisi itu tidak dapat dihadapi secara parsial, tapi butuh kolaborasi antara pemerintah dan seluruh pelaku industri pariwisata.
“Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama,” ujarnya. (Way)
