KORANJURI.COM – Pemerintah membuka wacana transmigrasi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, program itu bergulir dalam waktu lima tahun ke depan.
Nusron mengungkap saat Rapat Koordinasi Akhir Gugus Reforma Agraria di gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu, 26 November 2025.
Program transmigrasi itu untuk keluarga pra sejahtera yang masuk kelompok desil 1 dan 2. Saat ini, kata Nusron, pemerintah mencetak 3 juta hektar sawah di Merauke, Pulau Buru, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.
“Dan itu memang akan matching dengan program transmigrasi dan program reforma agraria,” kata Nusron.
Dia mengatakan, program transmigrasi itu ditempuh untuk menciptakan keadilan melalui redistribusi tanah yang berkeadilan dan tidak timpang.
Redistribusi tanah merupakan program pemerintah untuk membagi dan memberikan hak atas tanah dari obyek reforma agraria, kepada masyarakat yang memenuhi syarat.
“Sehingga bisa menjamin semua WNI memiliki tanah airnya sendiri. Jangan sampai lahir dan tinggal di sini tapi tanahnya dikelola orang asing,” ujarnya.
Di sisi lain, untuk kawasan pemukiman di perkotaan, Kementerian ATR/BPN menggunakan strategi perumahan dengan metode konsolidasi vertikal atau rumah susun.
Meskipun menurutnya, masyarakat Indonesia belum terbiasa menggunakan rumah vertikal seperti di luar negeri.
“Kalau di Indonesia, rasanya belum punya rumah, belum punya land house, dianggap seperti masih kos kalau belum punya land house,” kata Nusron. (Way)
