KORANJURI.COM – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly menegaskan adanya perubahan paradigma Pemasyarakatan. Perubahan ini diejawantahkan melalui program Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018.
Program revitalisasi diharapkan dapat memberikan perlakuan dengan target yang lebih spesifik melalui pola individualisasi perlakuan.
UPT Pemasyarakatan harus ditransformasikan sebagai pranata sosial untuk menyiapkan masyarakat yang tangguh, berketerampilan, dan memiliki produktifitas tinggi yang siap berkompetisi dalam persaingan global.
Penegasan itu disampaikan Menhukham pada sambutannya dalam memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke 55 tahun 2019, yang dibacakan Marjuki, Kasubsi Pelayanan Tahanan, selaku inspektur upacara dalam Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke 55 di Rutan Kelas IIB Purworejo, Sabtu (27/4).
Dalam kegiatan yang diikuti seluruh pegawai rutan dan para warga binaan tersebut, Marjuki mewakili Karutan Purworejo, Lukman Agung Widodo, sebagai inspektur upacara.
“Peringatan ini harus mampu menjadi spirit-legacy, untuk meneruskan semangat juang dan pengabdian para pendahulu dan peletak dasar Pemasyarakatan,” kata Marjuki.
Pemasyarakatan, ujar Marjuki, harus mampu membentuk manusia-manusia yang mandiri, yang membuat kompilasi bebas mereka menjadi masyarakat yang siap sedia aktif dalam pembangunan nasional.
Kuncinya, jelas Marjuki, komitmen. Karena komitmenlah yang akan menjadi pondasi dan benteng dalam rangka mengimplikasikan niat baik untuk melakukan pembenahan diri. Walaupun disadari, faktor lainnya, seperti sarana prasarana, kelembagaan, ketatalaksanaan, anggaran dan dukungan masyarakat juga memiliki peran strategis untuk suksesi Revitalisasi Pemasyarakatan.
“Dengan memanfaatkan momentum Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-55 inilah, mari kita berupaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan secara besar-besaran dan total,” kata Marjuki. (Jon)
