KORANJURI.COM – Indonesia sebagai pemimpin penyelenggaraan pertemuan G20 mengangkat tiga isu utama yang akan dibahas dalam acara puncak pada November 2022 mendatang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Kick Off Presidensi G20 mengatakan, tiga isu utama tersebut juga dibahas dalam pertemuan tingkat deputi.
“Ada 6 agenda strategis yang dibahas yang dibahas di G20, ditambah 3 isu yang diminta oleh Presiden Jokowi,” kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers di Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Kamis, 9 Desember 2021.
Pertemuan tingkat deputi digelar selama 2 hari, mulai 9-10 Desember 2021. Agenda pertama adalah seminar dengan menghadirkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menkeu Italia dan Menkeu India. Acara dipandu oleh Gubernur BI Perry Warjiyo.
Sri Mulyani menambahkan, arsitektur global kesehatan yang telah dibahas dalam forum Italy Presidency, akan tetap dibahas di pertemuan G20 Nusa Dua. Pembahasan itu untuk menciptakan kesiapan terhadap ancaman pandemi di masa mendatang.
“Maka dalam hal ini, kita harus keluar dari arsitektur global kesehatan, ini sudah dilakukan oleh Italy Presidency,” kata Menkeu.
Selain itu, kata Sri Mulyani, Presiden juga menekankan pada isu strategi ekonomi digital. Hal itu untuk menciptakan akses finansial kepada para UMKM melalui kebijakan pemerintah. Termasuk, transisi energi menuju ekonomi hijau.
“Bagaimana mendesain transisi energi ini,” kata Sri Mulyani.
Sementara, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan, pertemuan G20 Nusa Dua mengangkat tema ‘Recover Together, Recover Stronger’.
Persoalan itu mencakup masalah kesehatan global dan vaksinasi yang terdistribusi dengan baik untuk negara berkembang. Menurut Perry, saat ini masih ada kesenjangan antara negara maju yang telah mencapai fase normalisasi dan negara berkembang yang baru tahap pemulihan.
“Bagaimana dampak normalisasi yang sudah dilakukan negara maju terhadap negara berkembang dan bagaimana addressing vaccine untuk negara berkembang,” kata Perry.
Terkait dengan kebanksentralan, pertemuan tingkat deputi akan membahas terkait, kerjasama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter, kebijakan sektor finansial dan digitalisasi sistem pembayaran.
“Ini berkaitan langkah bersama untuk menyambungkan biaya pembayaran digital, bagaimana mendorong inklusi keuangan, bagaimana digitalisasi bisa mengangkat UMKM dan ekonomi kerakyatan,” kata Perry Warjiyo. (Way)
