KORANJURI.COM – Bali membutuhkan 32 ribu rumah rakyat layak huni. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, melalui program Kredit Program Perumahan (KPP), kepemilikan rumah layak huni ditarget selesai dalam lima tahun.
Menurutnya, kebutuhan perumahan layak itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Di Bali jumlah rumah yang berada dalam kategori tidak layak ada pada kewenangan Kabupaten dan Kota, sebanyak 22 ribu unit.
“Kami memohonkan pemerintah pusat mengalokasikan pagu anggaran lebih banyak untuk Daerah Bali di tahun 2026.
Gubernur sangat mengapresiasi program 3 juta rumah yang diluncurkan presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut mencakup 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di kawasan pesisir.
“Ini sangat membantu masyarakat karena mencakup tiga kawasan,” ujarnya.
Koster mengaku paham, daerah lain dengan wilayah lebih luas, membutuhkan kuota lebih banyak.
Namun dengan target yang relatif lebih sedikit dari daerah lain, ia tetap memohon perhatian agar persoalan permukiman di Bali tuntas lebih cepat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) melaksanakan sosialisasi program perumahan pemerintah pusat di Auditorium Kampus Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Badung, Senin (24/11/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait merespon positif harapan Gubernur Wayan Koster. Dirinya mengatakan, akan mempertimbangkan permohonan Gubernur Bali Wayan Koster.
“Di Bali, masih ada rumah tak layak huni dan kawasan kumuh dan kita akan perbaiki secara bertahap. Tadi saya mendapat laporan dari Walikota Denpasar kalau butuh 100 unit, tahun depan langsung kita alokasikan anggaran untuk merenovasi 100 rumah tak layak huni,” kata Maruarar.
Menteri PKP juga mengungkap keseriusan pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran renovasi rumah tak layak huni.
“Tahun ini ada 45 ribu rumah dan tahun depan meningkat delapan kali lipat menjadi 400 ribu rumah. Ini membuktikan bahwa program Presiden Prabowo sangat pro rakyat,” ujarnya.
Miliki Rumah Layak Huni Tanpa Terjerat Rentenir
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan, program Presiden memastikan agar masyarakat memiliki rumah layak huni dengan skema pemerintah dan menghindari jeratan rentenir.
“Kita ingin memastikan rakyat Bali bisa punya rumah dengan skema pemerintah, kita sukseskan program ini dan pastikan KUR Perumahan sampai ke masyarakat dan tepat sasaran,” kata M. Qodari. (*/Way)
