Gubernur Usulkan Belanja Daerah APBD Perubahan Meningkat Jadi Rp7,07 Triliun

oleh
Rapat Paripurna Ke-25 DPRD Provinsi Bali di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin, 21 Juli 2025 - foto: Ist.

KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster mengusulkan rancangan APBD Perubahan 2025. Penjelasan Gubernur disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-25 DPRD Provinsi Bali di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin, 21 Juli 2025.

Dalam penjelasan yang dibacakan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, perubahan APBD tahun 2025 mencakup rencana pendapatan sebesar Rp6,50 triliun atau naik 7,85%, dari anggaran induk yang sebelumnya sudah ditetapkan sebesar Rp6,02 triliun.

Sedangkan belanja daerah dirancang sebesar Rp7,07 triliun, meningkat 3,56% dari sebelumnya Rp6,82 triliun.

Serta, defisit dirancang sebesar Rp569,42 miliar atau turun signifikan sebesar 71,21% dari angka awal Rp799,66 miliar.

“Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dan pinjaman jangka pendek, termasuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp401,46 miliar,” kata Giri Prasta.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan strategis dan catatan terhadap usulan perubahan anggaran yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Gubernur Bali, pada 9 Juli 2025.

Fraksi-fraksi menyatakan, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan cerminan dari dinamika kebijakan fiskal.

Kebijakan yang diambil didasarkan rasa keadilan sosial, keseimbangan ekologis, dan keberlanjutan pembangunan yang sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Selain itu, dewan menekankan pentingnya pelaksanaan APBD dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap rakyat.

Wakil Ketua DPRD Bali I Wayan Disel Astawa, sebagai pemimpin rapat mengungkapkan, dewan mengingatkan agar setiap perubahan anggaran tetap menjamin efektivitas program prioritas, pemenuhan hak dasar warga, dan kesinambungan agenda pembangunan daerah.

“Dalam fungsi pengawasan, fraksi-fraksi turut memberikan catatan dan masukan terhadap substansi Raperda, dengan harapan agar setiap kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Bali,” kata Diesel Astawa. (*/Way)