KORANJURI.COM – Sejumlah ASN di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Purworejo diketahui telat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya.
Hal itu terungkap dalam Sidak Gadis Pantura (Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat) di Dinporapar yang melibatkan unsur Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Purworejo, BPKPAD Kabupaten Purworejo, serta Satpol-PP & Damkar Kabupaten Purworejo dan Jasa Raharja, Senin (07/07/2025).
Tindaklanjut dari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini, dengan pembayaran ditempat melalui Samsat keliling.
Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan administratif terhadap kendaraan dinas yang digunakan di lingkungan Dinas Porapar dan kendaraan pribadi milik ASN, termasuk validasi data kendaraan dan status pembayaran pajaknya.
“Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye edukatif dan preventif untuk mendorong taat pajak dari internal pemerintahan,” ujar Toni Hartadi, Kasubid Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo di sela kegiatan.
Toni menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan internalisasi nilai kepatuhan di jajaran instansi pemerintah.
Gadis Pantura, sebut Toni, bukan sekadar sidak, tapi merupakan refleksi komitmen bersama untuk menjadikan disiplin membayar pajak sebagai budaya kerja ASN. Keteladanan internal menjadi kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah.
Kegiatan ini menurut Toni, akan dilanjutkan secara bertahap ke perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai bentuk konsistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang patuh hukum, akuntabel dan mendukung kemandirian fiskal daerah.
“Kegiatan Gadis Pantura ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor,” terang Toni.
Dari sisi teknis pelaksanaan, Kepala UPPD Purworejo Moch.Sri Hartono menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana verifikasi langsung terhadap kendaraan dinas yang datanya tercatat belum menunaikan kewajiban pembayaran pajak.
“Dengan kegiatan seperti ini, kami bisa menyisir potensi tunggakan dari kendaraan dinas dan milik ASN Jika aparatur sudah patuh, kita bisa lebih percaya diri mendorong masyarakat umum untuk taat pajak,” ujar Hartono.
Plt Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Bangun Erlangga Ibrahim sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan Gadis Pantura ini sebagai bagian dari ketertiban administrasi.
“Keteladanan dimulai dari kedisiplinan internal, penegakan aturan tidak boleh tebang pilih, termasuk kendaraan dinas maupun milik ASN,” ujar Erlangga.
Secara khusus di kontek pengendalian, kata Erlangga, sebagai pengguna barang, pihaknya melakukan minimal 6 bulan untuk memastikan kondisi ketertiban administrasi maupun kondisi kendaraan.
“Kebetulan sebagian besar kendaraan di Dinporapar merupakan aset-aset yang sudah berumur, maka diluar tertib administrasi keselamatan teman-teman dalam penggunaannya juga diperhatikan,” pungkas Erlangga. (Jon)
