Forum Advokasi Satyagraha Nyatakan Sikap Soal Dugaan Pelecehan Simbol Hindu

KORANJURI.COM – Forum Advokasi Satyagraha (FAS) mengecam dugaan pelecehan simbol-simbol Dewa Hindu oleh oknum akademisi berinisial DMD. Dugaan pelecehan itu diunggah di channel youtube IstiqomahTV. Namun saat ini, channel youtube itu telah diprivate.

Dalam pernyataannya, Forum Advokasi Satyagraha mengecam dan mengutuk statement salah satu oknum dosen di Jakarta itu. Ketua FAS I Gede Ngurah Wira Budiasa Jelantik, SH., mendesak agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi resmi terkait video ceramah diatas mimbar.

FAS juga meminta agar Perguruan Tinggi tempat oknum dosen tersebut mengajar, mengambil sikap dengan memberhentikan dengan tidak hormat.

“Tanggungjawab kita bersama seharusnya merawat kebhinekaan, bukan merusak dengan pernyataan tidak bertanggungjawab di medsos,” kata Ketua FAS I Gede Ngurah Wira Budiasa Jelantik, SH. di Denpasar, Sabtu 17 April 2021.

Pernyataan tersebut kata Jelantik telah melanggar pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ‘setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)’.

Jelantik juga menyertakan pasal 156(a) KUHP yang menyebutkan, ‘Indonesia melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun’.

“Kita harus kawal proses hukum ini, agar mendapat kepastian hukum di masyarakat. Ini semata-mata untuk merawat kebhinekaan, itu adalah ulah oknum, jangan sampai hanya karena setitik nila rusak susu sebelanga,” kata Jelantik.

Menurutnya, melalui forum yang diadakan di Bali, pihaknya ingin mendorong forum yang lebih besar untuk mengawal aspirasi masyarakat. Selain itu, pihak juga mendukung Polri untuk menyelesaikan permasalahan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita serahkan dulu pada penegakan hukum, nanti kan disitu terlihat fakta-faktanya,” jelas Jelantik. (Way)