KORANJURI.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Bintang Puspayoga mengatakan, 30,1 persen populasi penduduk Indonesia adalah anak-anak.
Data tersebut menurutnya, memberikan gambaran tentang pentingnya komitmen pemenuhan kebutuhan anak.
“Karena mereka jadi generasi penerus dan modal bagi keberlanjutan pembangunan,” kata Bintang Puspa yoga di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Selasa, 17 November 2020.
Bintang menyampaikan hal itu dalam kerjasama penguatan perlindungan anak dengan negara Iran. Kota Denpasar dipilih sebagai tuan rumah. Mengingat, baru-baru ini, Ibukota Bali itu dinobatkan sebagi kota layak anak dengan predikat utama.
Sementara dari Iran, acara dihadiri Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga Dr. Masoumeh Ebtekar. Kegiatan berlangsung secara virtual.
Wapres Masoumeh Ebtekar menyambut baik kerjasama yang dibangun kedua negara di bidang perlindungan perempuan dan anak.
Ebtekar berharap kerjasama yang dibangun mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak di kedua negara. Ia juga menyinggung tentang pandemi Covid-19 yang menjadi kendala dan tantangan baru dalam upaya pemenuhan hak perempuan dan anak.
Ia menyebut, pandemi yang melanda hampir seluruh negara ini menimbulkan sejumlah masalah antara lain naiknya angka kemiskinan dan pengangguran yang dampaknya sangat dirasakan oleh perempuan dan anak-anak.
Selain Covid-19, sejumlah negara termasuk Iran juga masih harus menghadapi persoalan lain seperti perang, terorisme hingga perdagangan anak.
“Kendati menghadapi tantangan yang berat, kami mengajak semua pihak menyatukan tekad dan komitmen dalam memberi perhatian bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak,” kata Ebtekar.
Menurutnya, kerjasama yang dibangun pemerintah Indonesia dan Iran merupakan langkah politik yang baik untuk mewujudkan lebih banyak lagi kota layak anak di seluruh dunia.
Sementara, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati memandang pemenuhan hak anak adalah hal yang sangat penting. Meski berbagai upaya perlindungan telah dilakukan, namun hingga saat ini, masih ada kasus kekerasan yang menimpa anak-anak dan berpengaruh negatif bagi tumbuh kembang mereka.
Pemprov Bali, kata Cok Ace, terus memperkuat komitmen untuk memberi perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak-anak.
“Komitmen itu tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” Cok Ace. (Way)
