KORANJURI.COM – World Bank bersama sejumlah kementerian melakukan kunjungan lapangan ke Borobudur Highland, Minggu (10/08/2026). Kunjungan di De Loano Glamping ini membahas kesiapan infrastruktur dasar kawasan sebelum masuk tahap appraisal program Sustainable and Quality Tourism Development Program atau SQTDP.
Turut hadir Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Badan Pelaksana Otorita Borobudur BPOB.
Dalam pertemuan tersebut, BPOB mengajukan 4 program prioritas infrastruktur dasar melalui skema SQTDP. Keempatnya sudah melalui verifikasi teknis bersama Kementerian PUPR, termasuk kesiapan DED, Readiness Criteria, dan dokumen lingkungan.
Keempat program prioritas ini meliputi peningkatan akses jalan menuju kawasan, pembangunan jembatan akses utama, pembangunan jaringan jalan di dalam kawasan, serta penyediaan jaringan air bersih.
Seluruh usulan tersebut sebelumnya telah melalui proses verifikasi teknis bersama Kementerian PUPR, termasuk kesiapan Detail Engineering Design (DED), Readiness Criteria, dan dokumen lingkungan.
Pada aspek aksesibilitas, BPOB mengusulkan kelanjutan penanganan koridor Pasar Plono hingga Nglinggo/Bukit Ngisis sepanjang 2,47 kilometer. Rencana tersebut melengkapi sekitar 1 kilometer ruas yang sebelumnya telah diselesaikan oleh Kementerian PUPR.
Selain itu, diusulkan pembangunan jembatan utama sepanjang 53,5 meter beserta jalan pendekat sepanjang 240 meter untuk menghubungkan jalan nasional dengan zona otorita.
Untuk mendukung konektivitas internal kawasan, BPOB mengusulkan pembangunan jaringan jalan sepanjang 7 kilometer yang akan menghubungkan klaster-klaster lahan HPL seluas 50 hektare. Infrastruktur tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan penyelesaian proses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Di sisi lain, penyediaan jaringan distribusi utama dan fasilitas tampungan air baku juga menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan operasional kawasan sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat sekitar.
Penguatan infrastruktur ini dinilai penting untuk menarik investasi. Berdasarkan paparan BPOB, sejumlah calon investor sudah menyampaikan Letter of Intent dan MoU. Namun realisasi masih menunggu kesiapan akses, air bersih, dan listrik.
BPOB memperkirakan pengembangan Borobudur Highland berpotensi mendatangkan investasi hingga Rp1,5 triliun. Dampaknya juga dirasakan kawasan penyangga Gelang Projo meliputi Kabupaten Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo.
Dampak yang diharapkan meliputi penguatan rantai pasok komoditas lokal dan perluasan akses layanan dasar di kawasan perbukitan Menoreh.
World Bank menekankan pentingnya memilih subproyek berdampak tinggi untuk menghasilkan _quick wins_. Tujuannya agar infrastruktur dasar sekaligus menguatkan ekonomi masyarakat lokal.
Sementara itu Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pengembangan harus selaras dengan RPJPN, RPJMN, dan RKP. Kawasan Otoritatif BPOB juga menjadi usulan sentral dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2024 tentang RIDPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
Dengan penilaian ini, pengembangan Borobudur Highland diarahkan menjadi kawasan yang terhubung, layanan dasar memadai, dan mampu mendukung pariwisata serta investasi berkelanjutan. (Jon)
