KORANJURI.COM – Di tahun anggaran 2023 ini, pekerjaan di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Purworejo baik dari bidang Bina Marga, Cipta Karya dan bidang Sumber Daya Air yang sifatnya belanja modal dan ada konstruksinya semuanya sudah berjalan.
Pada bidang Bina Marga untuk pekerjaan jalan yang sifatnya peningkatan sudah berkontrak semua. Tinggal tiga kegiatan pemeliharaan berkala di dalam kota yang nantinya menggunakan e katalog di LPSE. Dijadwalkan dalam minggu ini sudah berproses dan minggu depan sudah ber SPK .
“Termasuk hibah barang pada Batalyon 412. Jadi di sekitar komplek Batalyon 412 itu diaspal, juga menggunakan E katalog. Semuanya sudah bejalan,” jelas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Purworejo, Suranto, Rabu (16/08/2023).
Disampaikan, untuk pekerjaan bidang Cipta Karya ada pekerjaan pembangunan Sekertariat gedung DPRD, kantor Polsek Ngombol, gedung Kelurahan Kledung Karangdalem serta gedung di BLK Cangkrep, semua sudah berkontrak dan progres sesuai yang direncanakan tidak mengalami defiasi minus.
Pada pekerjaan di bidang Sumber Daya Air, menurut Suranto, ada pemeliharaan berkala pada lima titik dan sudah ber SK. Untuk pekerjaan sumber daya air ini mulainya tidak diawal tahun dan mengalami kemuduran karena harus memperhitungkan terhadap masa tanam petani agar pada saat air dibutuhkan ini masih bisa dimanfaatkan oleh petani.
“Karena pada hakikatnya
untuk sumber daya air ini kita membuat infrastruktur irigasi untuk kepentingan petani,” ungkap Suranto.
Total anggaran di Dinas PUPR pada tahun 2023 ini, kata Suranto, untuk ke 4 bidang termasuk gaji pegawai di bagian kesekretariatan mencapai Rp 99 miliar.
Untuk pekerjaan jalan bidang Bina Marga marga yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBD propinsi termasuk di dalamnya pemeliharaan jalan rutin anggarannya mencapai Rp 56 miliar. Pada bidang Sumber Daya Air air di lima titik anggarannya sekitar Rp 900an juta.
“Tahun ini kita tidak mendapatkan alokasi DAK untuk bidang infrastruktur baik itu jalan maupun Sumber Daya Air,” terang Suranto.
Sedangkan untuk bidang Cipta Karya, jelas Sutanto, ada alokasi DAK untuk SPAM sekitar Rp 11 miliar dan saat ini juga sudah berjalan di lapangan sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
Pada sanitasi atau program SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) yang dihibahkan ke kelompok swadaya masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat, ada 13 titik dimana masing-masing desa mendapat alokasi sekitar Rp 316 juta.
Untuk pekerjaan SLBM ini direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Sehingga harapannya pekerjaan SLBM ini manfaatnya jauh lebih bermanfaat sesuai yang diharapkan pemberi dana (DAK), bisa mengatasi ODF (Open Defecation Free).
“Harapan kami selalu penanggung jawab, semua pekerjaan bisa terlaksana sesuai perencanaan, jadi sesuai dengan tepat anggaran, tepat sasaran tepat manfaat,” ujar Suranto, yang sempat meninjau beberapa pekerjaan di dinasnya.
Tepat mutu, sebut Suranto ,juga sangat penting sekali karena jangan sampai alokasi anggaran yang ada ini dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan sehingga masyarakat merasa dirugikan. (Jon)
Baca Artikel Lain KORANJURI di GOOGLE NEWS
