KORANJURI.COM – Jo Stevens, Konsulat Jenderal Australia di Bali mendukung tourism levy yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Bali.
Jo mengatakan, pihaknya berkepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan Provinsi Bali, di tengah tingginya minat warga negeri Kanguru liburan di Bali.
Menurutnya, di tahun 2024 ada 1,5 juta warga Australia berkinjung ke Bali. Jumlah itu sekaligus menjadi rekor terbanyak sepanjang sejarah.
“Jadi saya kira warga kami sangat senang dan sangat menikmati Bali. Bali adalah tempat yang spesial bagi warga kami,” kata Jo Stevens bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Kamis (8/5/2025).
Dirinya memastikan aktif mengikuti perkembangan dan informasi terbaru tentang Bali. Termasuk, aturan yang diterapkan pemerintah daerah untuk para wisatawan asing.
Sebagai Konsul Jenderal di Bali, Jo mengaku selalu memberikan penekanan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Bali.
Untuk menjaga hubungan baik, pihak Australia berharap kerjasama dengan Pemprov Bali yang telah terjalin selama dapat terus ditingkatkan. Dalam hal ini, kerjasama pendidikan, pariwisata, dan budaya. Serta, program kemitraan pembangunan dan pendalaman ekonomi.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, komitmennya terus meningkatkan kualitas kepariwisataan Bali dalam masa kepemimpinan di periode keduanya.
Sejumlah prioritas pembangunan berpegang pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam Haluan Pembangunan Bali 100 tahun yang sudah dimulai pada tahun 2025.
“Pertama ada infrastruktur, lalu ada masalah sampah dan juga adanya sejumlah oknum wisatawan asing yang nakal atau bermasalah,” kata Koster.
Terkait infrastruktur, pemprov Bali akan membangun sarana transportasi yang baik dan efektif untuk mengatasi masalah kemacetan. Terutama, di sentra-sentra pariwisata.
Terkait masalah lingkungan, Bali menerapkan kebijakan ‘Gerakan Bali Bersih Sampah’ dengan pelarangan penggunaan botol plastik di bawah 1 liter.
Demikian pula kebijakan terkait wisatawan asing. Pemprov memberikan ketegasan terhadap wisman yang berulah dan menganggu ketertiban umum di Bali.
“Kami sudah bekerja sama dengan imigrasi agar wisman yang ’nakal’ ini kalau menggunakan visa tidak sesuai peruntukannya langsung deportasi dan kalau kriminal, langsung proses hukum,” kata Koster.
Komitmen Pemprov Bali juga berlaku untuk kemandirian energi seperti terputusnya pasokan listrik. Koster mengatakan, Bali ingin ingin ada pembangkit energi bersih baru dan terbarukan.
“Ini penting untuk menunjang industri pariwisata serta kebutuhan masyarakat Bali secara umum,” kata Koster. (*)
