KORANJURI.COM – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan, UMKM menjadi penopang utama ekonomi Bali dalam transformasi Ekonomi Kerthi Bali.
Menurutnya, UMKM tidak hanya berfungsi menggerakkan ekonomi daerah, tetapi juga menjaga identitas budaya, tradisi, dan kreativitas masyarakat Bali.
Karena itu, penguatan UMKM diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan omzet usaha. Tapi juga kualitas produk, penguasaan teknologi digital, perluasan akses pasar global, perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI), hingga penguatan jejaring usaha.
Wagub Bali menghadiri Akad Massal 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Rabu, 13 Mei 2026.
Kegiatan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri UMKM Helfi Nurhasan, Rektor Universitas Udayana, Forkopimda Provinsi Bali, serta sejumlah lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Giri Prasta menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas kementerian dalam memperkuat sektor UMKM dan ekonomi kreatif di Bali.
“Perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa Bali saat ini sedang melaksanakan transformasi lewat Ekonomi Kerthi Bali, yang menempatkan UMKM sebagai salah satu penopang utama ekonomi Bali,” kata Giri Prasta.
“Kita ingin UMKM Bali naik kelas. Mereka bukan hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga menjaga identitas budaya dan kreativitas Bali,” tambahnya.
Giri Prasta juga memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,58 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa pembangunan ekonomi Bali membutuhkan membutuhkanmudan transformasi besar yang bertumpu pada sektor riil, penguatan UMKM, dan lahirnya wirausaha baru.
Ia menilai target peningkatan rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,60 persen pada 2029 hingga menuju 8 persen pada 2045 membutuhkan kerja sama terintegrasi dan berkelanjutan dari seluruh pihak.
Giri Prasta juga mengungkapkan realisasi penyaluran KUR di Bali pada 2025 mencapai 134.549 penerima. Selain itu, pengajuan hak kekayaan intelektual di Bali tercatat mencapai 43.520 permohonan.
Ia menekankan bahwa tantangan ekonomi global yang semakin dinamis hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, komunitas kreatif, media, dan masyarakat.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, mengatakan pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif nasional. Ia menyebut penyaluran KUR sektor ekonomi kreatif secara nasional telah mencapai Rp8,9 triliun.
Menurutnya, penguatan sektor ekonomi kreatif membutuhkan pendekatan heksahelix melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, media, serta pelaku usaha.
“Pemerintah tidak bisa sendiri. Kami terus mendorong akses pembiayaan, perlindungan HAKI, pembinaan, penguatan kapasitas, dan jejaring usaha agar pelaku ekonomi kreatif Indonesia bisa go global,” kata Riefky.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman, menambahkan, kehadiran program Sapa UMKM menjadi bentuk nyata pendekatan kementerian kepada pelaku usaha kecil dan menengah.
“Sapa UMKM bukan sekadar aplikasi, tetapi bentuk kehadiran Kementerian UMKM agar bisa berinteraksi dengan pelaku UMKM kapan pun dan di mana pun,” ujarnya.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut akad massal tersebut sebagai langkah besar dalam memperkuat ekosistem UMKM Bali agar naik kelas dan semakin kompetitif.
“Saya bangga melihat akad ini. Bali memiliki ekosistem yang memberi kesempatan tumbuh bersama. UMKM adalah pahlawan ekonomi nasional karena menopang 60 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Muhaimin.
Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap UMKM dari pungutan liar, hambatan usaha, hingga premanisme agar pelaku usaha dapat berkembang dengan aman dan percaya diri.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Risa Damanik, mengatakan kegiatan akad massal tersebut merupakan yang keempat digelar di Indonesia dan melibatkan sekitar 2.000 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dari seluruh Bali.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 terkait pengentasan kemiskinan melalui penguatan kewirausahaan, akses pembiayaan KUR, serta pemanfaatan HAKI sebagai alternatif agunan usaha. (*)
