KORANJURI.COM – Persoalan yang ada di Destinasi Wisata (DTW) Jatiluwih bukan saja soal tata ruang di areal situs warisan budaya dunia itu. Tapi, juga alih fungsi lahan basah menjadi lahan kering dan kondisi tanah longsor yang terabaikan sejak 2019.
Kepala Pengelola DTW Desa Jatiluwih John Ketut Purna mengungkapkan, kurangnya pasokan air ke sawah petani jadi penyebab lahan menjadi kering dan tidak produktif.
“Alih fungsi lahan petani di Jatiluwih bukan untuk keperluan bisnis semata. Tapi banyak sekali, saya ngomongnya hektaran, yang kekurangan sumber air,” kata John Purna di Gedung DPRD Bali, Kamis, 8 Januari 2026.
Pasokan air dari sumber yang ada sekarang menurutnya, tidak mampu memenuhi pasokan pengairan yang dibutuhkan petani. Untuk meningkatkan irigasi perlu dibuatkan infrastruktur semacam bendungan.
Dengan begitu, air yang dibutuhkan akan meningkat dua kali lipat. Dirinya memperkirakan, biaya untuk membuat tangkapan air sekitar Rp500 juta.
“Saya minta tolong juga kepada Balai Wilayah Sungai Bali Penida (BWSB), sebenarnya sumber air di Jatiluwih bisa dibuat dua kali lipat dari sekarang, kalau kita bisa membuat sejenis bendungan, kecil saja,” ujarnya.
Kondisi lain yang nyaris terlupakan dari polemik tata ruang di DTW Jatiluwih adalah kebutuhan infrastruktur jembatan yang menghubungkan ke Monumen UNESCO.
Sejak 2019, jembatan lama tertimbun longsor dan hingga sekarang belum ada perbaikan. Menurut John, kondisi itu mengganggu aktifitas petani, bahkan tidak bisa dilalui.
“Panjang longsornya hampir 36 meter dan kami sudah memanggil jasa untuk membuat jembatan, itu pos anggaran nya hampir Rp44,8 miliar,” kata John Purna.
“Mohon bantuannya ke bapak (BWSBP) pansus Trap, saya mohon petani kita di Jatiluwih untuk segera dibuatkan jembatan, yang kedua dibuatkan bendungan dari Yeh Gembrong,” tambahnya.
Menjelang akhir tahun 2025, persoalan tata ruang di situs warisan budaya dunia UNESCO itu menghadapi tekanan berat.
Rakor tindak lanjut pengelolaan dan penataan kawasan Jatiluwih, digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai III, Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis, 8 Januari 2026.
Namun, polemik yang memicu aksi petani Jatiluwih dengan memasang seng di areal sawah mereka, membuat kunjungan wisata turun hingga 80%.
Penurunan tamu di bulan Desember sangat signifikan. John Purna berharap, kondisi itu tidak terulang lagi karena dampaknya untuk pengelola wisata sangat merugikan.
“Saya perlu waktu paling tidak tiga bulan sampai enam bulan untuk memulihkan situasi, karena Jatiluwih sudah terlanjur diblacklist, untuk tidak dijual oleh hold seller yang besar di Prancis dan Jerman,” kata John Purna. (Way)
