KORANJURI.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi para pejabat pembuat komitmen yang mau menerima tugas dan tanggungjawabnya. Menurutnya, pekerjaan yang diemban itu berisiko tinggi.
Dalam setiap proses pengadaan selalu diwarnai kompetisi yang dapat menimbulkan tekanan bahkan potensi tudingan yang tidak berdasar.
“Yang kalah belum tentu siap menerima kekalahan. Bahkan, terkadang membuat laporan ke lembaga hukum atau membangun opini di media. Karena itu, saya sangat menghargai rekan-rekan yang tetap bertahan dan bekerja secara profesional,” kata Dewa Indra.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali membuka seminar Pengadaan Barang/Jasa yang digelar Pengurus Wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (DPW IFPI) Provinsi Bali.
Seminar mengangkat tema ‘Mendorong Pertumbuhan UMKM Lokal Bali Melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Amanat Perpres Nomor 46 Tahun 2025’, di Hotel Aston Denpasar, Rabu, 8 Oktober 2025.
“Tidak ada profesi tanpa risiko. Tugas kita mengidentifikasi dan memitigasinya. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan integritas, risiko bisa diminimalkan bahkan dihilangkan,” ujarnya.
Dewa Indra mengatakan, sampai saat ini tidak ada pegawai di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali yang tersandung masalah hukum.
Menurutnya, profesionalisme sejati harus dibangun melalui tiga pilar yakni, pengetahuan, keterampilan, dan etika profesi yang disertai integritas tinggi.
“Saya pastikan seratus persen, tidak pernah ada intervensi dari saya terhadap proses pengadaan. Saya menghormati proses itu agar berjalan sesuai aturan dan transparan,” kata Dewa Indra.
DPW IFPI Provinsi Bali beranggotakan lebih dari 213 ASN pemangku jabatan fungsional pengadaan barang/jasa dari provinsi serta kabupaten/kota se-Bali.
IFPI Bali berkomitmen memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah dengan mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam proses pengadaan pemerintah. (*/Way)