KORANJURI.COM – Tahun Anggaran 2024, Bali menerima alokasi APBN sebesar Rp 23,604 triliun dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 11,995 triliun serta dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 11,609 triliun.
“Dana tersebut digunakan sesuai prioritas dan fokus pada hasil,” kata Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya dalam acara penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2024 di ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin, 11 Desember 2023.
Dana tersebut, kata Mahendra Jaya, akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas tahun 2024 yakni, pengurangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan prevalensi stunting.
Selain itu, menurut Pj. Gubernur Bali, belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.
Termasuk, mempercepat eksekusi pelaksanaan anggaran di awal tahun. Sehingga, manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
“Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh ada korupsi,” ujarnya.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
Hal itu, untuk meningkatkan daya saing dan penguatan rantai pasok serta daya saing usaha dengan menciptakan iklim investasi yang ramah.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho mengatakan, rentang tahun 2020 hingga 2023, APBN menjadi instrumen yang diandalkan dalam menghadapi gejolak seperti pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan.
APBN juga berperan penting dalam pemulihan ekonomi serta melindungi masyarakat. Di Bali, APBN tahun 2023 telah menghasilkan output penting dalam mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Output itu antara lain sejumlah pembangunan infrastruktur seperti Pelabuhan Sanur, Shortcut Mengwitani, Bendungan Sidan, Penataan Kawasan Pura Agung Besakih serta pembangunan jalan dan jembatan yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Kebijakan fiskal 2024 mengusung tema ‘Mendukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’, didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi. Sehingga dapat lebih berperan dalam melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global.
“APBN juga sebagai instrumen dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan,” kata Teguh Dwi Nugroho. (Way)
Baca Artikel Lain KORANJURI di GOOGLE NEWS
