KORANJURI.COM – Modernisasi jaman yang terus meningkat kian hari kian pesat semakin merubah pola pikir kita dalam kehidupan sehari hari. Begitu pun dalam berbangsa dan bernegara, tanpa disadari generasi tua kedepan hanya akan menjadi penonton saja.
Sendi kehidupan berbangsa dan bernegara semua akan di ambil alih oleh generasi muda. Kebijakan ekonomi, sosial, budaya dan politik akan di sesuaikan dengan cara cara berpikir generasi Z.
Filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, ‘Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani’ hendaknya menjadi tutur yang baik untuk generasi tua, di dalam memberikan contoh yang berpegang teguh pada nilai nilai luhur budaya bangsa. Bukan budaya asing yang merusak pola pikir anak bangsa. Khususnya dalam membentuk mental intelektual generasi Z lewat dunia pendidikan yang berbudaya.
Oleh karena itu, kemerdekaan yang diberikan para pendiri bangsa hendaknya di isi dengan berbagai hal positif yang berguna untuk kemajuan bangsa dan negara. Tidak terjebak dalam paradigma syahwat intelektual tanpa mengedepankan nilai nilai luhur budaya bangsa.
“Sebagai wadah pencetak kader kader perubahan, lembaga perguruan tinggi tidak boleh lepas dari tiga hal yaitu, pengetahuan, budaya dan teknologi,” kata Nurbiyantoro, Wakil Rektor II Universitas Dharma AUB Surakarta terkait pembangunan mental intelektual generasi muda yang saat ini di rasa makin jauh dari nilai nilai Pancasila.
Pengertian budaya adalah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tidak tercabut dari akar budaya yang ada. Tidak tercabut dari asal usulnya, tidak tercabut dari akar identitas bangsa yang mana semua itu berfilosofi pada Pancasila.
“Kalau kita mendasarkan diri pada kehidupan berbangsa, generasi Z harus di kenalkan dengan tanggung jawab sosial tidak hanya lulus langsung selesai. Tapi tanggung jawab pada negara, kemana negara ini mau di arahkan,” ujarnya.
Dengan mengenal indentitas bangsa dan filosofi negara, generasi Z mempunyai pendangan hidup dan pandangan politik. Mampu memilih pemimpin kemana negara mau diarahkan. Tidak hanya sekedar cari uang bisa hidup lantas selesai, tidak begitu.
“Kemerdekaan yang kita miliki ini adalah jembatan emas menuju kemakmuran. Kemakmuran bukan individualistis kepentingan sendiri, namun kebersamaan atas dasar kegotong royongan. Baik yang memiliki sosial tinggi, menengah dan bawah. Baik yang berpengetahuan tinggi, menengah dan bawah,” jelasnya.
“Sebab itu perguruan tinggi Undha AUB Surakarta selalu mengajarkan tiga hal tersebut kepada para mahasiswanya. Agar dimanapun mereka berada (lulusan) selalu memikirkan masyarakat yang ada di sekitarnya,” tambahnya demikian.
Sedangkan menyikapi keengganan generasi Z terjun dalam dunia politik, Wakil Rektor II yang juga pengurus Yayasan Karya Dharma Pancasila tersebut menyampaikan, banyak masyarakat menafsirkan konotasi politik dalam spektrum sempit. Berpolitik seolah masuk partai politik. Sedangkan yang tidak masuk partai politik tidak berpolitik.
Perilaku kita di dalam membangun masyarakat itu sudah berpolitik. Perilaku kita untuk memajukan masyarakat itu juga sudah berpolitik. Perilaku kita untuk memajukan pendidikan itu juga sudah berpolitik . Jadi politik itu perilaku kita terhadap sesama itu adalah politik.
Menyongsong pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, generasi muda harus mengenal perilaku masyarakat yang akan melaksanakan pemilu. Sebab jika pemilu porsinya hanya untuk partai politik, masyarakat yang tidak masuk partai politik seolah olah mereka di anggap tidak berpolitik.
Generasi muda juga harus memahami kebijakan pemerintah tanpa harus masuk partai politik. Inilah tugas perguruan tinggi mengantarkan mahasiswanya, agar mereka memahami politik melalui pendekatan saintifik, ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi.
“Kita tidak boleh terjebak dalam pengertian politik sempit. Tetapi jika kita ingin membuat regulasi politik tentu saja harus masuk partai politik, karena itu wahananya. Cuma nanti kalau masuk partai politik tanpa di bekali pengertian yang luas, akhirnya hanya akan terjadi politik praktis. Politik praktis akan menyebabkan transaksional politik,” jelasnya.
“Sehingga ada kesan ‘NPWP’, Nomer Piro Wani Piro,” celetuknya.
Generasi Z harus bisa memilih mana yang layak dijadikan pilihan DPR dan mana yang layak di jadikan Presiden. Agar tidak mengalami kekeliruan pemimpin yang akan membawa bangsa ini kedepan. Jangan sampai negara ini hanya dipakai untuk kepentingan golongan tertentu.
Khususnya generasi Z yang selama ini mungkin kurang berpartisipasi di dalam partai politik, juga harus mempelajari kehidupan partai politik. Para pemimpin partai politik dan para wakil rakyat yang di calonkan oleh partai politik. Agar generasi Z mengetahui sejauh mana partai politik memihak generasi Z. khususnya generasi Z golongan ekonomi menengah ke bawah. (Jk)
