KORANJURI.COM – Kesenjangan jumlah mahasiswa baru antara PTS dan PTN saat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) kian tahun kian rengkah. Pasalnya, kebijakan PMB yang di lakukan Kemendiktisaintek dinilai oleh banyak kalangan kampus swasta dan anggota DPR RI serasa tak berimbang.
PMB yang di lakukan PTN serasa berjilid jilid lewat berbagai seleksi jalur dengan jangka waktu yang panjang, sehingga membuat PTS kalang kabut mencari mahasiswa.
Bahkan terungkap saat rapat kerja antara Kemendiktisaintek dengan Komisi X DPR RI, ada salah satu PTN di Surabaya yang menerima mahasiswa lebih dari 30rb mahasiswa baru.
Kondisi tersebut tak hanya membuat kampus swasta jatuh dalam ketimpangan yang semakin jauh, tetapi juga mematikan secara perlahan keberlangsungan kampus kampus swasta jika regulasi PMB tidak segera di benahi oleh Pemerintah.
“Jalur Prestasi dan Jalur Seleksi sebenarnya sudah cukup untuk PTN, agar terjadi pemerataan mahasiswa baru, baik di PTN maupun PTS,” Kata Drajat Jati Prakosa, S.E,.M.M, Akademisi Universitas Dharma AUB Surakarta.
Baginya, PTN dan PTS memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu pemerintah sebagai regulator harus menjaga keberlangsungan PTS tersebut.
“Transisi waktu yang di berikan terlalu pendek itu yang membuat eksplore kita (PTS) untuk PMB mengalami suatu hambatan. Alangkah baiknya, dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa kita harus balance, sebab pada dasarnya tujuannya sama,” terangnya
Pengajar bidang ekonomi tersebut berharap, PTS di berikan peluang bukan di abaikan. Transisi ini memang tidak mudah, kita harus bergandengan tangan untuk menciptakan generasi unggul, PTN dan PTS harus bersama sama.
Terpisah, Ketua Yayasan Universitas Dharma AUB Surakarta Dr. Anggoro Panji Nugroho, M.M dalam keteranganya mengatakan, pemerintah sebagai regulator harusnya memahami persoalan di lapangan. Tidak membiarkan terjadinya monopoli dalam penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi dan waktu.
Mampu menciptakan iklim persaingan yang sehat, agar PTS dapat terus berkembang serta memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan di tanah air.
Pemerintah juga harus mendorong sinergi antara PTS dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan peran aktif kampus swasta dalam pembangunan di daerah dan nasional. Serta memaksimalkan peran teknologi digital agar terjadi pemerataan.
“Jangan sampai ada Lembaga Pendidikan yang kekurangan murid, sebab melalui digitalisasi pemerintah seharusnya bisa memitigasi kebutuhan sekolah, pengajar dan siswa di berbagai daerah, agar tidak terjadi ketimpangan,” ujarnya.
Pendidikan, kata Anggoro, harus berkiblat pada kebangsaan. Dunia pendidikan di Indonesia saat ini harus kembali pada dasar kebangsaan seperti yang pernah ditanamkan oleh bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara.
Modernisasi Pendidikan memang sebuah keniscayaan yang harus di terima, tetapi jangan usung budaya luar kedalam misi mencerdaskan bangsa. Sebab budaya kita dengan budaya luar berbeda, dasar Pendidikan kita berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945.
Budaya dari luar tidak hanya akan menjajah nilai kepribadian dan karakter generasi muda, namun juga akan membuat generasi muda kehilangan jati dirinya. Ilmu yang di dasari tanpa kemanusian, adab dan budi pekerti hanya akan menjadi alat perusak.
Bangsa yang besar, kata Dr. Anggoro Panji Nugroho, M.M, adalah bangsa yang memiliki karakter kuat, memiliki kompetensi tinggi yang tumbuh dan berkembang dari dalam dunia Pendidikan yang menerapkan nilai nilai luhur berbangsa dan bernegara.
Ki Hajar Dewantara mengajarkan pada kita, Pendidikan yang baik harus berpijak pada prinsip kebangsaan. Jikalau pengajaran tersebut tidak berdasar kenasionalan, maka anak anak akan jauh kecintaanya pada bangsa. Mereka makin lama akan terpisah atau bahkan bisa menjadi lawan.
Saat ini kita mulai merasakan lunturnya rasa nasionalisme tersebut, dimana mereka semakin mengagumi produk dan budaya yang berasal dari luar. Mereka lupa dengan nasionalismenya, kecintaaanya pada tanah air.
“Ki Hajar Dewantara memberikan gagasan tiga pusat pendidikan yang dapat dimplementasikan. Yang pertama Pendidikan oleh dan di peroleh dari keluarga. Pendidikan oleh dan di peroleh dari pendidik. Pendidikan oleh dan diperoleh dari Masyarakat. Keberhasilan pendidikan sangat di tentukan oleh tiga aspek tersebut,” urai Dr. Anggoro Panji Nugroho, M.M.
Tiga aspek tersebut harus saling mengisi kekurangan yang ada. Sebab pengajaran akan berhasil apabila tiga aspek tersebut berjalan dengan baik.
Jika prinsip dasar pendidikan gagasan Ki Hajar Dewantara di implementasikan dalam kurikulum yang berkelanjutan, maka Indonesia Emas 2045 akan terwujud.
Pendidikan harus di lakukan secara berimbang untuk mengembangkan kecerdasan dengan kepribadian. Kecerdasan tanpa kepribadian hanya akan mencetak anak pintar menjadi buruk. Begitupun sebaliknya, kepribadian tanpa kecerdasan akan menjadikan anak baik tetapi bodoh.
Anggoro menegaskan, Lembaga Pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan masyarakat, baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu sudah seharusnya negara melindungi dan mempertahankan keberadaan Lembaga pendidikan swasta yang sudah banyak ikut andil dalam mencerdaskan bangsa. (*/Djoko)
