KORANJURI.COM – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali. Dengan bentangan spanduk dan orasi, peserta aksi menyampaikan sejumlah tuntutan.
Koordinator aksi Ricardo Elim menyatakan, aksi yang dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan demokrasi.
“Kami ingin menyelamatkan demokrasi bahwa kami rakyat, kami mahasiswa, kami rakyat Bali muak dengan demokrasi hari ini dipecundangi,” kata Ricardo, Jumat, 9 Februari 2024.
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali mengecam keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang sarat dengan unsur nepotisme.
Ricardo mengatakan, pernyataan presiden Jokowi yang dimaknai sebagai intervensi juga memunculkan keresahan.
“Bagaimana seorang presiden yang seharusnya menjunjung tinggi etikanya sebagai kepala negara malah menunjukkan sikap yang tidak layak kepada negara,” ujarnya.
“Akhirnya, masyarakat pun terpolarisasi dan membuat rakyat tidak percaya kepada negara,” tambah Ricardo.
Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali meminta, Presiden, Menteri, Kepala Daerah dan bagian dari negara di pemerintahan, untuk bisa mundur ataupun cuti bilamana ingin bergabung dalam kampanye dan timses salah satu paslon Pemilu.
Mereka juga menyampaikan tuntutan agar KPU, Bawaslu netral dalam menjalankan proses pemilu yang jujur dan adil.
“Kami menuntut TNI/Polri, ASN, BIN untuk tetap bersikap netral dan menjaga kondusifitas, kedamaian pemilu saat ini,” jelasnya.
Massa juga meminta jaminan kepada paslon yang memenangi kontestasi politik 2024 agar mengadili serta menyelesaikan pelanggaran berat yang pernah terjadi di Indonesia.
Terkait gelombang pernyataan sikap dari para sivitas akademika, Ricardo melihat sikap Universitas Udayana masih belum terbuka menyampaikan sikapnya.
“Di Bali Universitas Udayana sudah bersikap, tapi lagi-lagi masih dalam taraf yang terlalu aman. Kita ingin penyampaian sikap secara riil,” ujarnya. (Way)
