KORANJURI.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun ini meningkat lebih baik lagi.
Menurutnya, evakuasi AKIP akan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. Dengan evaluasi yang dilakukan akan diketahui letak kekurangannya dan apa saja yang harus dibenahi.
“Evaluasi AKIP 2023 sudah ditindaklanjuti dengan baik kemudian mengantarkan daerah memperoleh beberapa penghargaan AKIP,” kata Dewa Made Indra
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov Bali 2024 digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Kamis (18/7/2024).
Menurutnya, reformasi birokrasi Kemenpan RB memprioritaskan tiga isu yakni, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, dan peningkatan ekonomi termasuk pengendalian inflasi.
“Terkait penanganan stunting Pemprov Bali berada pada posisi terendah di Indonesia,” jelasnya.
Sedangkan pengentasan kemiskinan ekstrim, Bali juga menduduki posisi terendah di Indonesia, termasuk pengendalian inflasi.
“Jika kita lihat kinerja makro posisinya relatif di atas rata-rata nasional, Gini Rasio kita 0.3 dan lebih rendah dari rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Bali sangat rendah. Serta, indeks pembangunan manusia di Bali 7.8 lebih tinggi dari rata-rata nasional,” ungkapnya.
Sementara, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Hidayah Azmi Nasution mengatakan, tim evaluasi turun ke daerah adalah untuk melihat kinerja yang telah dijalankan.
“Evaluasi AKIP adalah bagian dari pembinaan membangun sistem yang lebih baik dan lebih maju. Sehingga, menghasilkan dampak kinerja pelayanan yang lebih baik,” kata Hidayah Azmi. (Way)
