KORANJURI.COM – Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali mendorong Kabupaten Karangasem memperluas cakupan digitalisasi. Hal itu untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak daerah.
Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan, digitalisasi memberikan kemudahan sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah. Selain itu, Kabupaten Karangasem juga punya potensi yang setara dengan Kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa.
Namun, menurut Trisno Nugroho, Kabupaten Karangasem jauh lebih baik dari Kabupaten di Kawasan Timur Indonesia.
“Kalau di wilayah lain misalnya, lebih banyak kawasan blankspot yang sulit terakses jaringan internet,” kata Trisno Nugroho di Karangasem, Kamis, 14 Oktober 2021.
Bank Indonesia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan percepatan digitalisasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Dalam hal ini, Bank Indonesia Provinsi Bali akan memberikan support penuh terhadap elektronifikasi yang dirancang pemerintah Kabupaten/Kota.
“Kita dengan Perbankan Bali akan memberikan edukasi dan dukungan penuh. Digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan, sebuah hal yang tidak bisa kita tunda, dengan covid ini justru semakin cepat proses digitalisasi,” jelas Trisno.
Digitalisasi yang didukung oleh pengendalian inflasi daerah juga menjadi peluang bagi Kabupaten di ujung timur Pulau Bali itu mendapatkan penilaian TPID award tingkat nasional. Trisno memaparkan, Kabupaten Badung sempat meraih TPID award tahun 2020 dan Kabupaten Bangli meraih peringkat nominasi 1.
“Masih ada waktu tiga bulan untuk menyiapkan, karena penilaiannya sendiri dilakukan di bulan Januari dan Februari,” jelasnya.
Bupati Karangasem I Gede Dana dalam rapat TP2DD dan TPID itu menyampaikan, Pemkab Karangasem merasa termotivasi dengan dukungan Bank Indonesia dalam mempercepat digitalisasi dan pengendalian inflasi daerah.
Di sisi lain, Gede Dana mengatakan, mayoritas warga Karangasem bermukim di desa. Hal itu menjadi kendala tersendiri untuk mengakses teknologi digital. Hanya saja, digitalisasi akan dilakukan di lokasi tertentu seperti di rumah sakit maupun PDAM.
“Kami tidak ada rasa pesimis, kami akan dorong terus pembayaran seperti di Rumah Sakit maupun PDAM dalam penggunaan non tunai,” kata Gede Dana.
Sementara, Direktur Operasional Bank BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa menambahkan, dalam program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Pengendalian Inflasi Daerah, Bank BPD Bali memiliki tugas membangun ekonomi digital.
Dikatakan pria yang akrab disapa Gusde ini, pihaknya akan memperbanyak kanal-kanal pembayaran. Dengan demikian akan mempermudah masyarakat mengakses transaksi non tunai.
“Sistem pembayaran kami terbuka untuk penyelenggara jasa pembayaran yang lain, kami tidak eksklusif tapi inklusif,” kata Ida Bagus Gede Setia Yasa.
(Way)
