KORANJURI.COM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Provinsi Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK), meminta maaf secara terbuka terkait postingannya di media sosial.
AWK sebelumnya memposting ulang berita tak terkonfirmasi atau hoaks yang merugikan salah satu wartawan nasional di Bali berinisial VSG. AWK berdalih unggahan itu diambil dari akun media sosial @kuatbaca.
AWK mengakui adanya kekeliruan dari admin dalam unggahan yang direpost dari akun media sosial @kuatbaca. Meski demikian, ia mengatakan, tidak ada niat jahat atau maksud lain dalam unggahan tersebut.
Postingan ulang yang diunggah AWK di medsos itu bersumber dari akun Instagram @kuatbaca. Unggahan itu terkait pemberitaan yang ditulis VSG berjudul ‘Sekuriti di Bali Perkosa WN Australia di Kamar Mandi Tempat Hiburan’.
Di situ juga ditampilkan profil VSG wartawan Kompas.com di Bali dengan bagian mata dicoret hitam dan diberikan lingkaran warna oranye.
Profil VSG dan foto yang kemudian diambil dan diunggah di medsos itu sebenarnya merupakan verifikasi sebagai penulis resmi di media Kompas.com.
Namun, framing yang beredar seolah-olah foto tersebut adalah pelaku pemerkosaan seperti yang tertulis dalam berita. Berikutnya, tim admin media sosial AWK memposting ulang informasi bohong itu.
“Untuk itu saya atas nama tim admin DPD mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang, yang membuat situasi tidak nyaman,” ungkap AWK di hadapan PENA NTT dan keluarga korban, Senin (30/3/2026).
Sedianya, pada saat yang sama, Pena NTT hendak mengantarkan surat kecaman ke Kantor DPD RI Bali, Renon, Denpasar. Namun, AWK sedang berada di kantor dan bersedia berdialog dengan para anggota PENA NTT yang hadir.
Ketua Penasehat PENA NTT Bali Emanuel Dewata Oja atau Edo mengatakan, wartawan adalah pekerja intelektual. PENA NTT mendatangi AWK untuk berdialog adalah gerakan intelektual.
“Sehingga dapat berdampak edukatif bagi masyarakat, bahwa menempuh jalan intelektual adalah sebuah kehormatan bagi profesi wartawan,” kata Edo.
Edo yang juga ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali mengingatkan, agar pejabat publik senantiasa memberi contoh dan edukasi kepada masyarakat bagaimana bijak bermedia sosial.
“Verifikasi informasi itu sangat penting, agar tidak terseret dalam anggapan bahwa pejabat publik menyebar berita yang salah atau fake news,” jelas Edo. (*/Way)
