KORANJURI.COM – Saat ini, kebutuhan tenaga kerja di sektor kesehatan, khususnya sebagai care worker (pengasuh/perawat lansia) pada panti-panti jompo di Jepang, sangat terbuka lebar.
Hingga tahun 2025, dibutuhkan 60 ribu perawat jompo di Jepang. Dan lowongan tersebut, bisa diisi oleh lulusan SMK kesehatan, dengan syarat, berusia minimal 18 tahun, memiliki kemampuan bahasa Jepang setara dengan N4, serta lulus psikotes.
Hal itu terungkap dalam Sosialisasi Program Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Skema Specified Skilled Worker (SSW) ke Jepang dan Tindak Lanjut Pembentukan Institusi Inkubator SMK Kesehatan, Rabu (11/3/2020).
Acara yang diadakan di Ballroom Hotel Plaza Purworejo itu dipandu oleh Sudiharto, dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) pusat.
Dalam sosialisasi yang diselenggarakan SMK Kesehatan Purworejo itu, juga dihadiri BNP2TKI Jateng, Ketua Patkesindo, Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jateng, Kasi SMK dari Cabang Dinas Pendidikan wilayah VIII Jateng, serta segenap tamu undangan.
“Masa kontraknya 3 hingga 4 tahun, dengan gaji perbulannya mencapai Rp 15 juta hingga Rp 17 juta,” ujar Sudiharto.
Program SSW ini, menurut Sudiharto, dimulai tahun 2019, dengan beberapa kategori, antara lain, eks magang di Jepang, eks magang kembali ke Indonesia, lalu berangkat lagi ke Jepang, dan newcomer.
Lulusan SMK kesehatan ini, masuk kategori newcomer. Dipilihnya Jepang, karena di negara tersebut memiliki UU perburuhan, sehingga para ekspatriat lebih terjamin .
Dari semua persyaratan tersebut, kata Sudiharto, yang paling penting, kemampuan bahasa Jepang, yang bisa dicapai dengan pendidikan/kursus bahasa Jepang, yang bisa diselesaikan dengan waktu 6 bulan.
“Untuk mendukung program tersebut, dari pemerintah mengusulkan agar dalam pelajaran muatan lokal, bahasa Jepang bisa dimasukkan, atau menyesuaikan dengan bahasa negara penempatan.
Hal tak jauh beda juga dikatakan Abi Rahman, dari BNP2TKI Jateng. Menurutnya, program tersebut merupakan program G to G (Government to Government) yang difasilitasi oleh pemerintah, tanpa melibatkan pihak ketiga.
“Yang berminat bisa mendaftar secara online, dan gratis. Kalaupun mengeluarkan biaya, untuk kepentingan pribadi, seperti paspor, cek kesehatan, biaya kursus, dan uang saku. Kalau dihitung-hitung, bisa mencapai Rp 15 juta,” jelas Abi Rahman.
Jika dibanding pemberangkatan lewat PJTKI, menurut Abi Rahman, sangatlah jauh, karena bisa mencapai puluhan juta. Dan tenaga kerja Indonesia di Jepang mendapat respon positif. Hal itu dikarenakan, TKI dari Indonesia dikenal ramah dan tahan uji.
“Untuk wilayah Jateng, bisa mendaftar di BP3TKI Semarang dan Jogja, P4TKI Cilacap, maupun di mal layanan publik di Kebumen dan Banyumas,” ujar Abi Rahman.
Dalam kesempatan tersebut, Gunarmi, selaku Ketua Umum Patkesindo (Perkumpulan Asisten Tenaga Kesehatan Indonesia) mengungkapkan, bahwa lulusan SMK kesehatan, organisasi profesinya bergabung dengan Patkesindo. Hal itu sesuai dengan UU no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta Permenkes no 80 tahun 2016.
“Visi misi dari Patkesindo, meyakinkan, memelihara, dan meningkatkan keahlian/kompetensi lulusan SMK kesehatan,” kata Gunarmi.
Gunarmi juga sangat mendukung program G to G tersebut, karena bisa memutus tali rantai mereka yang sulit mencari pekerjaan. Juga, karena program ini diselenggarakan pemerintah, sehingga lebih aman.
Sementara itu, Nuryadin, selaku Kepala SMK Kesehatan Purworejo mengaku sangat bangga, karena sekolahnya dijadikan pilot project program tersebut. Dia berharap, program tersebut bisa berjalan lancar, sesuai visi misi sekolah, bahwa lulusan SMK Kesehatan Purworejo siap kerja, siap kuliah, dan siap kerja sambil kuliah.
“Ini akan menambah kepercayaan masyarakat Purworejo, untuk menyekolahkan putra putri mereka di SMK Kesehatan Purworejo,” pungkas Nuryadin. (Jon)
