Sepekan Diujicoba Aplikasi LoveBali Catat Transaksi Rp1,4 Milyar dari Pungutan Levy

oleh
Launching pungutan levy atau pungutan wisman di Bali Senin, 12 Februari 2024 - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Foreign Tourism Levy atau pungutan untuk wisatawan asing sebesar Rp 150 ribu resmi dilaunching Senin, 12 Februari 2024. Pungutan levy di Provinsi Bali menjadi peraturan daerah pertama yang berlaku di Indonesia.

Pembayaran pungutan itu dilakukan melalui aplikasi LoveBali yang telah diujicoba pada Rabu (7/2/2024).

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) atau Bali Tourism Board (BTB) IB Agung Parta Adnyana mengatakan, hampir sepekan sejak uji coba dilakukan, sudah ada 9.220 transaksi.

“Laporan dari Dirut BPD Bali sampai tadi jam 18.00 WITA nilai transaksinya mencapai Rp1,4 milyar,” kata Agung Parta Adnyana di Denpasar, Senin, 12 Februari 2024.

Ia menilai, Levy yang akan segera berlaku pada Rabu, 14 Februari 2024 sangat penting untuk pembangunan Bali.

Mengingat, disitu ada potensi pendapatan mencapai Rp1 triliun untuk proyeksi 7,5 juta kunjungan wisatawan asing ke Bali di tahun 2024.

“Secara teknis pembayaran akan kita selesaikan di awal. Wisman bisa membayarkan sebelum mereka tiba di Bali, dengan aplikasi yang sudah kita siapkan tentu akan mempermudah teknis pembayaran,” kata Agung Parta Adnyana.

Sementara, Ketua DPD ASITA Bali Putu Winastra menambahkan, penggunaan dana dari pungutan wisman itu tetap harus dipantau. Winastra mengatakan, audit harus dilakukan secara berkala.

“Pungutan ini setiap tahun harus ada audit secara independen sehingga penggunaannya kemana, jelas, uang yang dipungut itu untuk apa,” kata Winastra.

Dalam hal pungutan wisatawan asing ini, ASITA ikut mensosialisasikan ke luar negeri, terutama di negara-negara Eropa. Menurutnya, calon wisatawan asing dari kelas menengah ke atas, tidak mempersoalkan soal pungutan levy tersebut.

“Kami sampaikan ketika sosialisasi di negara-negara Eropa, pendapatan dari pungutan ini untuk membangun Bali beserta dengan tradisi dan budaya yang ada, dan mereka tidak keberatan,” jelasnya.

“Mereka punya alasan sendiri, selama ini Bali sudah berubah seperti banyak kemacetan, sampah dan sebagainya, harapannya ke depan wisatawan yang datang ke Bali adalah wisman berkualitas,” tambahnya.

Dasar hukum pungutan wisman adalah UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali pasal 8 ayat (3) dan (4). Kemudian dibuat kebijakan turunan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

Serta, Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing. (Way)

KORANJURI.com di Google News