Prihatin Kepengurusan Partai Golkar Belum Terbentuk, Ini Langkah Ketua SOKSI Purworejo

    


Arie Edy Prasetyo, Ketua Depicab SOKSI Kabupaten Purworejo - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Belum terbentuknya kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Purworejo sejak diadakannya Musda pada April 2021 lalu hingga kini, menjadi keprihatinan tersendiri bagi Arie Edy Prasetyo, Ketua Depicab SOKSI Kabupaten Purworejo.

Menurut Arie, Musda mengamanatkan Ketua DPD itu dipilih dalam musda, yang sekaligus berfungsi sebagai Ketua Formatur dengan mandat penuh untuk memilih pengurus pleno DPD. Disamping itu, Ketua Wantim juga dipilih dalam musda.

“Setelah formatur ditetapkan dalam musda, maka formatur dengan mandat penuh menyusun kepengurusan pleno DPD Partai Golkar,” ungkap Arie, Kamis (09/09/2021).

Ketentuan dalam musda, jelas Arie, ketua terpilih ditetapkan sebagai ketua formatur. Anggota formatur ada lima, yakni, ketua terpilih, utusan propinsi (Imam Teguh Purnomo), DPD Golkar (Rudi Ketua AMPG), dan dua PK, dari Kaligesing dan Kutoarjo.

Selamat-lambatnya 30 hari setelah Musda, sudah menyusun kepengurusan lengkap. Kemudian dibawa ke propinsi untuk dilakukan pengesahan.

Untuk Wantim, kata Arie, jika sudah ada ketua yang terpilih, maka ketua Wantim diberi kesempatan untuk menyusun anggotanya sebanyak-banyaknya 17 orang, selambat-lambatnya 15 hari dari ditutupnya musda harus sudah selesai.

“Namun hingga kini kepengurusan belum terbentuk. Kesalahan dalam musda kemarin, tidak memilih Ketua Wantim. Sehingga kalau adapun, tidak syah,” kata Arie.

Dari informasi yang diterima Arie, sudah dikirim kepengurusan Golkar ke propinsi, namun hanya ditandatangani oleh 2 orang saja, sehingga dari propinsi belum menerbitkan SK. Hal itu sangat bertentangan dengan AD dan ART Partai Golkar.

Dengan belum terbentuknya kepengurusan ini, ujar Arie, dampaknya, secara teknis maka tidak bisa mengambil dana partai, karena kepengurusan belum ada. Dampak lain, mendekati pemilu, tahun 2022 sudah mulai pengusulan dan lainnya.

“Tentu ada rapat-rapat. Ketika umpamanya yang datang harus ketua, ketua harian atau wakil ketua, sekertaris, dan bendahara, siapa yang akan berangkat?,” kata Arie bertanya.

Sebagai orangtua, Arie mengingatkan, sudah 4 bulan lebih kok kepengurusan belum terbentuk. Hal ini dia lakukan, sebagai bentuk kepedulian pendiri pada yang didirikan.

Diakui oleh Arie, sudah ada upaya komunikasi menyelesaikan masalah ini, namun belum ada tindak lanjut. Dia berharap, permasalahan ini jangan berlarut-larut, karena sebenarnya bisa dimusyawarahkan.

Sebagai peserta Musda
dan pendiri Partai Golkar, Arie punya hak untuk menanyakan hal ini. Dia meminta, secepatnya-cepatnya ada penyelesaian.

Jika hingga 5 Oktober 2021 belum terbentuk kepengurusan juga, maka Arie akan bertindak dengan mengundang semua peserta musda, hingga jumlahnya lebih dari separo, untuk meminta pertanggungjawaban kepada formatur.

“Itu upaya secara konstitusional. Kalau bisa segera terbentuk, kita gak perlu berbuat apa-apa, meski itu sudah terlambat,” pungkas Arie. (Jon)