PN Purworejo Launching PTSP

oleh
Wakil Ketua PN Purworejo, Sutarno, SH, M. Hum, saat meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Rabu (14/2), di Pengadilan Negeri Purworejo. - foto : Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Pengadilan Negeri Purworejo, secara resmi meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Peluncuran ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Ketua PN Purworejo, Sutarno, SH, M. Hum, Rabu (14/2), dengan disaksikan sejumlah tamu undangan.

Dikatakan oleh Sutarno, dalam sambutannya, bahwa PTSP merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Pengadilan Negeri (PN) Purworejo, yang di break down dari visi misi Mahkamah Agung RI, dimana PN Purworejo selalu berusaha terus menerus, untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pihak/ pencari keadilan.

Menurut Sutarno, PTSP dimaksudkan untuk menjawab tantangan jaman, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap pelayanan pengadilan yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntable.

PTSP, lanjut Sutarno, merupakan perwujudan komitmen PN Purworejo dengan semua jajarannya, dari pintu masuk sampai dengan pintu keluar, terkait dengan core business, maupun process business yang mesti dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel.

“Pelayanannya mengacu kepada prinsip yang efektif, efisien dan ekomonis, yang pada gilirannya dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan masyarakat pada PN Purworejo,” ujar Sutarno.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Purworejo, yang diwakili Asisten 1, Murwanto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada PN Purworejo, dengan peluncuran PTSP tersebut.

Diakui oleh Murwanto, bahwa kwalitas penyelenggaraan pelayanan publik saat ini, memang masih perlu peningkatan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menjadi penyebabnya.

“Misalnya, terbatasnya sarana pelayanan, petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu dan biaya, serta prosedur panjang menyelesaikan suatu jenis pelayanan,” kata Murwanto.

Program inovasi pelayanan administrasi, baik teknis maupun non teknis, merupakan bagian dari upaya-upaya untuk mendapatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, yang menghendaki adanya pelayanan yang efektif, efisien, transparan, terukur, dan pasti (direct service).

“Dengan suatu pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan, diharapkan dapat memberikan kepuasan, dan pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujar Murwanto. (Jon)

KORANJURI.com di Google News