Pembunuhan Pengusaha Hsu Ming Hu Seret Praktik Aborsi Ilegal

    


Polisi menangkap 17 orang dalam kasus praktik aborsi ilegal di Jalan Kenari, kawasan Senen, Jakarta Pusat - foto: Bob/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Kasus pembunuhan berencana pengusaha asal Taiwan Hsu Ming Hu (52), bukan hanya menyeret pelaku dan dalang kasus tersebut. Namun juga, mengungkap praktik aborsi di sebuah klinik di Jalan Kenari, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, pembunuhan pengusaha roti itu berlatarbelakang kisah asmara antara korban dan sekretaris berinisial SS. Pelaku dihamili korban. Namun korban tak mau bertanggungjawab.

Kabid Humas Polda Metro Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, petugas Ditreskrimum mengamankan 17 tersangka yang terlibat dalam praktik aborsi ilegal.

“Ini tindak lanjut informasi masyarakat terkait pengguguran kandungan oleh tersangka SS dalam kasus pembunuhan WN Taiwan,” ujar Kombes Yusri di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 18 Agustus 2020.

Menurut Yusri, pengungkapan kasus ini berlangsung sejak 3 Agustus lalu sejalan dengan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Hsu Ming Hu pada 26 Juli 2020 lalu.

Sementara, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menjelaskan, 17 orang tersangka itu terdiri dari tiga dokter, seorang bidan, 2 perawat, 6 tenaga medis, 4 tenaga penunjang, dan 3 pasien aborsi.

“Termasuk petugas antar-jemput, pembersih janin, calo, penyedia obat-obatan, dan tiga orang pasien aborsi,” ungkap Ade.

Hasil pendalaman penyelidikan, kata Ade, menyimpulkan klinik aborsi ilegal di kawasan Kenari itu sudah beroperasi sekitar 5 tahun. Sedangkan catatan medis hasi penggeledahan mengungkapkan, dalam periode Januari 2019-April 2020, pasien yang telah ditangani tercatat 2.638 orang sehingga rata-rata ada 5-7 pasien per hari.

Dalam praktiknya, ada tujuh tahapan yang dimulai dari kontak pasien ke call center, pelaksanaan aborsi, hingga perawatan pasca aborsi.

“Biayanya tergantung tingkat kesulitan dan usia kandungan. Dari biaya inilah operasional Klinik dapat berlangsung termasuk pembagian kepada perantara atau calo untuk menangani pasien,” jelas Ade.

Tersangka dikenakan pasal berlapis antara lain, Pasal 83 Juncto Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan atau Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan atau Pasal 194 Jo Pasal 75 Ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Pasal 55, 56 KUHP.

“Ancaman hukuman lebih dari 10 tahun penjara,” ujarnya.

Selain itu juga dikenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyertakan sanksi pidana bagi yang mendukung, membiarkan, dan membantu terjadinya aborsi. Ancaman pidananya 15 tahun penjara. (Bob)