Pasal Karet di RUU KUHP Ditolak, Pemerintah Buka Ruang Diskusi

    


Diskusi Publik RUU KUHP - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Pada September 2019 DPR menunda pengesahan RUU KUHP akibat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Legislatif akhirnya tidak memasukkan RUU tserbut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Diskusi Publik penyusunan RUU Hukum Pidana itu berlangsung di Bali pada Jumat (12/03/2021). Kegiatan itu dilakukan untuk membuka masukan publik.

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementrian Hukum dan HAM Dhahana Putra mengatakan, diskusi publik RUU KUHP ini sekaligus untuk mensosialisasikan pentingnya revisi KUHP yang mengedepankan prinsip restorative justice.

“RUU KUHP ini merupakan produk estafet para pendahulu yang mutlak harus di wujudkan sebagai salah satu mahakarya anak bangsa yang patut dibanggakan,” kata Dhahana Putra di Bali, Jumat 12 Maret 2021.

Dhahana mengatakan, RUU KUHP menjadi simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sudah seharusnya, penal code dibangun dan dibentuk dengan prinsip nasionalisme dan mengapresiasi seluruh partisipasi masyarakat.

RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional, yang bertujuan menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat menolak RUU KUHP tersebut. Dhahana mengatakan, disinformasi muncul dalam isu RUU KUHP menetapkan perempuan yang pulang malam akan ditangkap dan didenda Rp 1 juta.

“Karena itu pula pemerintah dan DPR sepakat perlunya dilakukan sosialisasi lebih mendalam dan luas kepada masyarakat terkait RUU KUHP sebelum akhirnya bisa disahkan,” kata Dhahana. (Way)