Meski PPKM, Wabup Purworejo Minta Pelayanan KB Tetap Jalan

    


Wabup Purworejo Yuli Hastuti, SH, saat mengikuti kegiatan virtual Bridging Leadership Bangga Kencana, di Command Center Dinkominfo, Kamis (29/07/2021) - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti, SH, meminta, meski dalam masa PPKM (pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat), program KB dalam bidang pelayanan akseptor KB, supaya tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prokes.

Hal itu disampaikan Yuli Hastuti, usai mengikuti kegiatan virtual Bridging Leadership Bangga Kencana, di Command Center Dinkominfo, Kamis (29/07/2021).

Dalam acara virtual tersebut, Wabup Purworejo didampingi Plt Asisten Pemerintahan, Sri Setyowati, SH, MM, Kepala Dinsosdukkbpppa dr Kuswantoro, M.Kes, Kepala Disdukcapil Dr Akhmad Kasinu, M.Pd, Kabid KB Anny Retno Priastuti, SKM, MM, dan Kabid PPKS Dra Purwandari Pujiastuti.

Menurut Wabup, pelayanan KB di Purworejo sangat penting di masa pandemi covid. Apalagi angka kelahiran di Kabupaten Purworejo meningkat. Tentu ini harus menjadi perhatian supaya kelahiran dapat terencana dengan baik. Kegiatan pelayanan KB agar dikemas yang tepat dalam masa pandemi ini.

“Seperti disampaikan Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) dalam Bridging Leadership Bangga Kencana, bahwa di Indonesia terjadi lonjakan jumlah kelahiran. Diharapkan daerah supaya lebih intens dalam melakukan sosialiasi kepada masyarakat terkait pelayanan KB gratis yang semua biaya ditanggung pemerintah,” kata Wabup.

Terpisah, Kabid KB Anny Retno Priastuti menjelaskan, untuk operasional pelayanan KB gratis di Fasilitas Kesehatan yang sudah berjejaring dengan BKKBN, ada 48 Faskes, terdiri dari 27 Puskesmas dan selebihnya Rumah Sakit milik pemerintah, Rumah sakit swasta, serta bidan praktek mandiri yang ada di kabupten Purworejo.

Terkait angka kelahiran, menurut Anny, ada peningkatan kurang dari 5 persen. Namun sebenarnya antusias masyarakat untuk ber KB sangat tinggi.

“Tetapi terkendala Faskes ada yang tutup, sehingga peserta KB yang seharusnya mendapatkan pelayanan suntik, dan implant tertunda. Kita tetap berupaya pelayanan KB dilaksanakan melalui praktek mandiri bidan,” ujar Anny.

Disamping melaksanakan pelayanan KB, kata Anny, juga melaksanakan operasional integrasi program Bangga Kencana di kampung KB. Kegiatannya berupa Pokja kampung KB, mekanisme operasional di lapangan dan ketahanan keluarga berbasis Tribina, yakni BKB, BKR, dan BKL. (Jon)







    




News

BERITA PILIHAN

    

Kembali ke Atas