KORANJURI.COM – Teka teki tentang kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Purworejo hasil Musda akhirnya terjawab. Hal itu terungkap dalam klarifikasi yang dilakukan Ketua Depicab SOKSI Kabupaten Purworejo, Arie Edy Prasetyo, terhadap formatur dan para peserta Musda.
Dalam klarifikasi yang dilakukan Minggu (26/09/2021), Yuli Hastuti sebagai Ketua Formatur dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo mengungkapkan, bahwa kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Purworejo periode 2020-2025 sudah terbentuk, yang dibuktikan dengan keluarnya SK dari DPD Partai Golkar Propinsi Jateng.
Dalam SK bernomor: Kep-25/GOLKAR I/VI/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo periode 2020-2025 (Hasil Musda) yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2021 oleh Panggah Susanto, terdapat daftar nama kepengurusan.
“Namun SK tersebut baru kami terima pada 10 September 2021 lalu,” ungkap Yuli Hastuti.
Menanggapi adanya klarifikasi tersebut, menurut Yuli, karena kurangnya komunikasi antara yang bersangkutan dengan dirinya selaku Ketua Formatur.
“Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting guyup dan rukun. Untuk kedepannya, masih perlu perjuangan panjang. Kita tinggal menunggu pelantikan,” jelas Yuli.
Dari penjelasan yang disampaikan Yuli Hastuti dalam klarifikasi tersebut, Arie menyampaikan, bahwa SK kepengurusan tersebut syah, namun prosesnya yang tidak benar.
“Seharusnya penyampaian usulan kepengurusan ditandatangani oleh kelima anggota formatur. Namun kenyataannya hanya dua anggota saja yang menandatanganinya,” kata Arie.
Kata Arie, ada kesalahan prosedur disini. Karena seharusnya dari formatur tidak perlu melakukan konsultasi langsung ke DPD propinsi. Kalaupun mau melakukan konsultasi, bisa dilakukan kepada utusan DPD propinsi yang menjadi anggota formatur.
Amanat Musda, jelas Arie, dibentuknya formatur untuk mewakili peserta Musda, yang diberi mandat penuh untuk membentuk kepengurusan Partai Golkar yang baru.
“Lucunya lagi, dari DPD Propinsi juga menanggapi. Landasan gerak kita itu AD dan ART. Kalau sudah melenceng, kaderisasi kita akan kacau,” ujar Arie.
Menindaklanjuti hal ini, kata Arie, pihaknya akan melayangkan surat ke DPD propinsi, khususnya melalui ketua OKK, apakah cara-cara seperti itu sudah benar atau belum. Kalau belum tindakannya bagaimana.
“Kita hanya hanya ingin Golkar itu baik sesuai dengan AD dan ART,” pungkas Arie. (Jon)
