Kata BSSN Soal Notifikasi Kerawanan Kebocoran Data

oleh
Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol Luki Hermawan (tengah) saatmenggelar penguatan tata kelola pengamanan siber nasional dalam sosialisasi Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Nasional (PIIV) di Nusa Dua Bali, Kamis, 8 September 2022 - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Kebocoran data terhadap 1,3 kartu SIM menurut pemangku kepentingan dalam hal ini, Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih dalam penelusuran dan penyelidikan.

Menkominfo Johnny G Plate menyebutkan bahwa soal kebocoran data itu ada di ranah BSSN.

Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol Luki Hermawan mengatakan, pihaknya secara reguler meneruskan notifikasi hasil dari pemantauan anomali trafik secara rutin melalui National Security Operasional Center (NSOC).

“Kami melakukan pemantauan anomali trafik selama 24 jam 7 hari,” kata Luki Hermawan di Nusa Dua, Bali, Kamis, 8 September 2022.

Melalui pemantauan trafik mencurigakan, BSSN akan memberikan surat kepada stakeholder terhadap pergerakan data yang terlihat tidak wajar.

“Notifikasi itu ada yang sifatnya low, medium dan high. Di dalam surat itu dijelaskan. Kami berterima kasih kepada lembaga yang merespons notifikasi, namun banyak juga yang tidak merespons,” kata Luki.

Dikatakan, BSSN juga memberikan pendampingan kepada pemerintahan dan lembaga yang merespons peringatan yang diberikan.

“Kalau ada yang merespons kita memberi tahu, disini lho bolongnya, itu secara resmi kita bersurat kepada stakeholder,” ujarnya.

Dalam hal ini, Luki melanjutkan, BSSN menjalankan fungsi identifikasi dan deteksi melalui data center pemantau trafik. Terkait dengan kebocoran 1,3 milyar data Kartu SIM, BSSN saat ini tengah menelusurinya.

“Terkait maraknya kebocoran akhir-akhir ini kita prihatin juga, tapi bukan berarti kita lepas tangan, jadi BSSN sampai saat ini terus memberikan notifikasi,” jelas Luki Hermawan.

Kominfo membantah soal dugaan kebocoran 1,3 milyar data kartu SIM dan dijual di pasar gelap. Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan, pihaknya akan melakukan audit terlebih dulu.

“Data itu tidak ada di Kominfo, belum audit, dan data itu tidak ada di Kominfo. Tapi atas mandat peraturan dan perundangan Dirjen Aptika, harus audit dan preset, data itu apa sebenarnya statusnya?” kata Johnny G Plate sebelumnya di Nusa Dua, Bali. (Way)

KORANJURI on GOOGLE NEWS

KORANJURI.com di Google News